Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Dorongan untuk mempercepat pemanfaatan Pelabuhan Kenyamukan kembali mengemuka, kali ini melalui pernyataan Anggota DPRD Kutai Timur, Kari Palimbong. Ia menilai pelabuhan tersebut sudah semestinya beroperasi penuh mengingat perannya yang strategis bagi rantai logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Kutim.
Dalam penjelasannya kepada media, Kari menggarisbawahi perlunya langkah-langkah nyata dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Menurutnya, penyelesaian berbagai hambatan teknis dan administratif tidak boleh lagi berlarut-larut karena fasilitas pelabuhan itu dirancang sebagai salah satu motor penggerak perdagangan di Kutim.
“Upaya kita sih ya pelabuhan itu cepat-cepat difungsikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Rabu (15/10/2025).
Kari, yang merupakan politisi dari Partai Golkar, menilai bahwa pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sejak awal diproyeksikan sebagai infrastruktur vital. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah pada pelabuhan di luar Kutim, terutama untuk distribusi barang pokok maupun kebutuhan industri.
Meski demikian, hingga kini pelabuhan tersebut belum benar-benar beroperasi sesuai fungsinya. Sejumlah persoalan, mulai dari urusan legalitas hingga kesiapan infrastruktur pendukung, disebut masih menjadi penghambat. Kondisi ini dinilai ironis mengingat skala investasi dan urgensi fasilitas tersebut terhadap aktivitas ekonomi setempat.
Kari menekankan bahwa begitu pelabuhan tersebut mulai berjalan, efeknya tidak hanya terbatas pada arus bongkar muat. Ia menyebut potensi dampak berantai yang bisa muncul, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar.
“Supaya kan ada multiplier effect di situ. Ketika itu sudah bisa beroperasi, maka pertumbuhan ekonomi di situ kan lebih cepat,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa aktivitas pelabuhan akan membuka peluang ekonomi baru, termasuk jasa angkutan, logistik, hingga pengembangan UMKM. Selain itu, keberadaan pelabuhan yang aktif akan membantu menekan biaya distribusi barang sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat koordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat. Hal tersebut meliputi percepatan penyelesaian dokumen legalitas, kelengkapan fasilitas operasional, serta penetapan operator yang akan mengelola pelabuhan.
“Jangan sampai aset besar seperti ini justru terbengkalai. Kita harus serius menindaklanjutinya,” tambah Kari.
Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang telah berlangsung selama beberapa tahun dinilai perlu segera diikuti dengan pemanfaatan optimal. Harapannya, percepatan operasional pelabuhan ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kutai Timur secara menyeluruh.
(Adv)
