Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperluas akses pendidikan mendapat perhatian serius dari DPRD. Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, menilai kebijakan daerah belakangan ini menunjukkan arah yang semakin kuat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan tetap penting agar setiap program benar-benar sampai pada sasaran.
Menurut Ramadhani, dukungan anggaran pendidikan yang cukup besar dalam APBD Kutai Timur seharusnya mampu membuka ruang agar seluruh anak bisa bersekolah tanpa terbebani biaya. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mempertahankan program bantuan perlengkapan sekolah, mulai dari seragam hingga buku pelajaran, bagi pelajar PAUD, TK, SD, dan SMP.
“Kita melihat ada komitmen untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi semua anak. Program bantuan perlengkapan memang membantu banyak keluarga,” ujarnya. Namun ia menambahkan, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari distribusi barang. Pemerintah perlu memastikan kualitas layanan pendidikan ikut meningkat.
DPRD juga mencatat bahwa beberapa kecamatan di wilayah pedalaman masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur. Pembangunan ruang kelas baru, fasilitas penunjang, maupun ketersediaan guru di daerah terpencil masih memerlukan perhatian lebih. Ramadhani menekankan bahwa pemerataan layanan bukan hanya soal pengadaan fisik, tetapi juga keberlanjutan operasional dan kualitas tenaga pendidik.
“Wilayah Kutim itu luas. Ada sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya sudah membaik, tapi ada pula yang masih menunggu perbaikan. Distribusi guru juga perlu terus dibenahi supaya mutu pembelajaran tidak timpang antara pusat dan pedalaman,” katanya.
Pemkab Kutai Timur saat ini menjalankan beberapa program peningkatan kompetensi guru, termasuk pelatihan rutin dan pendampingan teknis. DPRD menilai langkah tersebut relevan, meski perlu evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana pelatihan memberikan dampak pada praktik belajar mengajar di kelas.
Selain itu, Ramadhani mengingatkan perlunya keterlibatan orang tua. Menurutnya, berkurangnya hambatan biaya tidak otomatis menjamin meningkatnya partisipasi sekolah jika orang tua kurang memberi perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
DPRD Kutim menilai bahwa arah kebijakan pendidikan daerah sudah berada di jalur yang tepat, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan terutama terkait pemerataan, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah daerah dan legislatif sepakat bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan SDM Kutai Timur, namun keberhasilan jangka panjang hanya tercapai jika pelaksanaan di lapangan terus dipantau dan dievaluasi.(Adv)
