PPU – Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, menyoroti lambatnya proses pembebasan lahan untuk pengembangan pariwisata di daerahnya. Menurutnya, kesepakatan harga antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi kendala utama.
“Pemerintah memiliki anggaran sekian, tapi masyarakat menginginkan harga yang lebih tinggi. Bahkan ketika appraisal dilakukan, masih ada penolakan,” ujarnya. Selasa (18/03/2025).
Ia mencontohkan beberapa destinasi wisata seperti Pantai Sipakario dan Tanjung, yang hingga kini masih dimiliki masyarakat. Padahal, beberapa bantuan pemerintah sudah masuk ke kawasan tersebut.
“Dulu, saat saya masih di LKMD tahun 1996, dari Pesta Pantai saja kami bisa menyetor retribusi sebesar Rp6,3 juta. Jika itu dilakukan sekarang, pasti bisa berpuluh kali lipat lebih besar,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah lebih serius berkomunikasi dengan masyarakat agar pembebasan lahan dapat segera terealisasi.
“Harus benar-benar serius soal membangun komunikasi yang tepat untuk kebaikan kedua belah pihak,” tutunya.
