SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar tetap menjadikan penanganan stunting sebagai program prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar, terutama program yang berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ismail mengatakan kebijakan penghematan anggaran memang memberikan konsekuensi terhadap ruang fiskal pemerintah daerah. DPRD, kata dia, juga menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus menyesuaikan pelaksanaan program karena keterbatasan anggaran.
“Kami di DPRD sering menerima keluhan dari OPD soal efisiensi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan berbagai program, termasuk yang berkaitan dengan isu sosial,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026)
Meski demikian, ia menilai sektor pendidikan dan kesehatan masih memiliki perlindungan karena termasuk urusan wajib yang menjadi prioritas pemerintah. Sementara itu, perangkat daerah lain dituntut lebih selektif menyusun program dan menghadirkan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Menurut Ismail, kondisi fiskal saat ini justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyusun skala prioritas secara lebih tepat. Ia menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.
Stunting, lanjutnya, merupakan salah satu isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Karena itu, berbagai program pencegahan dan penanganan harus tetap dijalankan secara konsisten meskipun pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Ia juga menilai keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar target penurunan stunting tetap dapat dicapai.
“Kita memang diminta mengencangkan ikat pinggang, tapi pelayanan yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak boleh terdampak,” tegasnya.
Ismail berharap pemerintah menerapkan strategi yang lebih adaptif dengan mengoptimalkan program-program pencegahan yang terbukti efektif. Dengan penentuan prioritas yang tepat dan pemanfaatan anggaran secara efisien, upaya menciptakan generasi Samarinda yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting diyakini tetap dapat diwujudkan meski di tengah tekanan fiskal. (Adv)
