Samarinda — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah kembali ditegaskan melalui pelantikan Kepala Perwakilan BPKP yang baru.
Edy Suharto secara resmi dikukuhkan untuk memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur menggantikan Felix Wendra.
Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, yang berlangsung di Gedung Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Senin (30/6/2025).
Momen tersebut menandai lanjutan dari peran penting BPKP sebagai mitra pengawasan strategis pemerintah daerah.
Gubernur Rudy menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi antara BPKP dan Pemprov Kaltim untuk memastikan bahwa setiap proses penggunaan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan ritme kerja pemerintahan daerah dan berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan anggaran pembangunan. Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan, baik dalam konteks kewenangan maupun penggunaan dana publik,”ujar Rudy.
Ia juga menyampaikan bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan elemen krusial dalam menjamin hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Lebih jauh, Rudy menyatakan bahwa BPKP tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, melainkan berperan sebagai mitra strategis yang turut serta dalam proses perbaikan sistem manajemen keuangan daerah.
“Yang kami harapkan bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga terciptanya sistem yang mampu menjamin efektivitas anggaran. Kerja sama yang erat dengan BPKP adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,”katanya.
Sementara itu, Edy Suharto dalam pernyataan resminya mengungkapkan kesiapan untuk melaksanakan amanah sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim.
Ia menyadari peran barunya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Posisi ini merupakan tugas yang sangat strategis, dan kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dengan pendekatan kolaboratif, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong tercapainya hasil pembangunan yang optimal,”ungkap Edy.
Ia menjelaskan bahwa BPKP akan tetap menjalankan prioritas pengawasan yang telah dirancang sebelumnya, baik pada program nasional maupun program strategis daerah, dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan efisiensi.
“Kami berpegang pada arahan yang jelas dari pimpinan dan akan memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas Gubernur dilakukan dengan pendekatan yang solutif dan berorientasi pada dampak nyata,”jelasnya.
Edy juga menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan dukungan dan komitmen seluruh pihak, kami yakin dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta menjaga integritas pengelolaan aset daerah,”tutupnya.
Diharapkan, dengan kehadiran pimpinan baru, BPKP Kaltim mampu memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran pembangunan di Kalimantan Timur.
(adv/diskominfokaltim).
