Kutai Timur, kaltimnusantara.com– Pembahasan arah pembangunan daerah kembali mengemuka dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kutai Timur. Anggota Komisi B, Faizal Rahman, menegaskan perlunya konsistensi pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam program nyata yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Dalam rapat tersebut, Faizal menyoroti aspek konektivitas yang menjadi visi utama RPJPD. Menurutnya, penyelesaian persoalan infrastruktur, khususnya jalan, memang tidak bisa ditawar lagi karena berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi, distribusi barang, hingga akses pelayanan dasar, terutama di kecamatan yang masih tertinggal dari sisi pembangunan.
“Saya sampaikan, itu kan tadi di dalam RPJPD visinya kan yang pertama itu tadi membangun konektivitas. Kalau jalan okelah, kita sepakat itu mesti diselesaikan. Tapi apakah skemanya harus melalui MY, itu yang pertama kan,” ujar Faizal, merujuk pada skema pembiayaan Multi Years Contract (MYC) yang kembali diusulkan untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar.
Ia melihat bahwa skema MYC tidak bisa serta-merta dijadikan satu-satunya solusi. Menurutnya, sebelum pemerintah menetapkan skema tersebut, perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya, termasuk proyek multi years yang masih berjalan maupun yang tertunda.
Di Kutim sendiri, sejumlah proyek strategis berbasis MYC memang masih menyisakan pekerjaan, seperti peningkatan akses jalan poros penghubung kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri. Faizal menilai, keputusan untuk kembali menggunakan skema ini harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, dan kesiapan teknis masing-masing OPD pelaksana.
Selain konektivitas, Faizal menyoroti pilar penting lainnya dalam RPJPD, yaitu penguatan kemandirian ekonomi berbasis agribisnis. Menurutnya, Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang besar di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah belum optimal.
“Terus yang kedua, kita ingin menuju kemandirian ekonomi di bidang agribisnis, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dorongan kemandirian ekonomi tidak hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan adanya rantai pasok yang terintegrasi, fasilitas pasca panen, akses permodalan, dan kesiapan pasar. Kutim, katanya, memiliki banyak potensi yang selama ini terhambat oleh infrastruktur pendukung yang belum memadai.
Faizal berharap pembahasan RPJPD dan RPJMD tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar menjadi peta jalan pembangunan. Ia menekankan perlunya sinkronisasi perencanaan antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten agar visi besar Kutim dapat tercapai secara bertahap dan terukur.
Dengan dorongan perbaikan konektivitas dan penguatan ekonomi agribisnis, Faizal menilai Kutai Timur memiliki kesempatan besar untuk tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.(Adv)
