Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud memimpin langsung Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka menggali potensi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Rakor yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini berlangsung di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025).
Sebagai inisiator forum tersebut, Gubernur yang akrab disapa Harum itu menekankan pentingnya sinergi antardaerah penghasil SDA. Rakor ini, menurutnya, bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan menjadi ajang menyatukan frekuensi dan semangat untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah.
“Kita melaksanakan rakor ini dihadiri beberapa kepala daerah penghasil minerba dan kehutanan se-Indonesia. Yang pertama bagaimana untuk meningkatkan kekuatan fiskal di masing-masing provinsi. Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa beberapa potensi-potensi menjadi sumber pendapatan daerah yang diberikan dari pusat ini berkeadilan untuk daerah-daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba ini,” ungkap Gubernur Harum.
Dalam pertemuan ini, dibahas pula skema-skema DBH yang selama ini masih dirasa belum adil. Salah satunya terkait Dana Bagi Hasil dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), yang saat ini masih masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat.
Gubernur Harum menilai porsi yang diberikan kepada daerah penghasil masih sangat minim, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali.
“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini. Agar hujannya merata untuk semua daerah yang berkumpul saat ini. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama, duduk bersama untuk memperjuangkan ini,” jelas Harum.
Ia juga menyoroti potensi lain yang perlu dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah, seperti Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Saat ini, kontribusi dari sektor tersebut dinilai belum optimal dan perlu penanganan bersama antar daerah dan pusat.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki masing-masing,” ujar Harum sembari menekankan pentingnya sinergi bersama.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap terwujudnya peta jalan yang konkret dalam memperjuangkan skema DBH yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia.
(adv/diskominfokaltim)
