SANGATTA — Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan mendapat apresiasi dari Dewan Pertahanan Negara (Wantannas). Hal itu terungkap saat Deputi Bidang Geopolitik Wantannas, Begi Hersutanto, melakukan kunjungan kerja ke Ruang Kerja Wakil Bupati Kutim, Mahyudin, belum lama ini.
Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Fajar Yuswantoro serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. Tujuannya untuk melakukan pendalaman dan pengumpulan data lapangan mengenai model pengelolaan sektor pertambangan dan hilirisasi yang diterapkan Kutim, yang dinilai mampu berjalan selaras dengan stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan.
Begi menyebutkan, salah satu fokus utama visi Presiden adalah memastikan hilirisasi industri pertambangan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah, tanpa mengorbankan aspek sosial dan ekologis. Dalam konteks itu, Kutim disebut sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan tersebut dengan baik.
“Hal yang cukup kompleks bagi kami adalah bagaimana mencari model ideal di mana kegiatan pertambangan dan hilirisasi dapat berjalan maksimal, namun dengan dampak sosial yang minimal. Kami mendapat informasi bahwa Kutim memiliki model yang cukup sesuai dengan hal tersebut. Karena itu, kami ingin mempelajarinya dan membawa masukan ini ke Jakarta untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Begi.
Menurutnya, Kutim menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menjaga stabilitas dan keamanan wilayah meski memiliki banyak aktivitas industri pertambangan. Keberhasilan ini dianggap sebagai referensi penting bagi daerah lain dalam menerapkan pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Mahyudin menyambut baik apresiasi tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu berkomitmen menegakkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penegakan aturan yang tegas serta kerja sama yang harmonis dengan pelaku industri.
“Kami menyadari pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah menegakkan aturan agar perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemerintah dan masyarakat, namun kami juga menjamin hak-hak mereka. Inilah yang menciptakan harmoni antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” tegas Mahyudin.
Lebih lanjut, Mahyudin menyatakan kesiapan Pemkab Kutim untuk mendukung langkah pemerintah pusat jika ingin melakukan kajian lebih dalam terhadap model pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di daerahnya. “Jika memang akan dilakukan kajian lebih dalam oleh tim pusat, kami tentu siap mendukung sepenuhnya. Kami percaya hasilnya dapat menjadi referensi berharga bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pelestarian lingkungan,” ujarnya. (ADV/ProkopimKutim/KN)
