SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus memperkuat dua program strategis yang menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat, yakni Sekolah Lansia dan percepatan penurunan angka keluarga berisiko stunting.
Menurut Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, kedua program tersebut saling terhubung dalam upaya membangun masyarakat Kutim yang sehat, produktif, dan bahagia. “Penduduk yang berkualitas bukan hanya bebas dari kemiskinan dan pengangguran, tapi juga bahagia dan produktif di usia berapa pun. Karena itu, kami ingin lansia merasa berdaya dan keluarga muda terhindar dari risiko stunting,” ujarnya.
Program Sekolah Lansia dirancang untuk memberdayakan kelompok usia 40 tahun ke atas, dengan berbagai kegiatan yang menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial para peserta. Selama setahun, peserta akan mengikuti beragam aktivitas seperti senam, kesenian, serta pelatihan keterampilan yang diakhiri dengan prosesi wisuda.
Pelaksanaan program ini melibatkan sinergi dengan Dinas Pendidikan melalui pemanfaatan lembaga non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus/pelatihan. Para pamong dan guru berperan sebagai pelatih, sementara fasilitas seperti laboratorium turut digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan. “Setelah lulus, para lansia diharapkan bisa memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk tetap produktif. Yang penting, mereka merasa dihargai dan bahagia,” tambah Junaidi.
Selain memberdayakan lansia, DPPKB Kutim juga fokus menurunkan angka keluarga berisiko stunting. Berdasarkan data, terdapat sekitar 19.000 keluarga berisiko, dan targetnya diturunkan menjadi 11.000 keluarga sesuai Peraturan Bupati. Saat ini, prevalensi stunting di Kutim berada di angka 26 persen, dengan target penurunan hingga 24 persen atau lebih.
Dua kecamatan yang menjadi fokus utama adalah Sangatta Utara dan Bengalon, yang tercatat memiliki kasus tertinggi. DPPKB melakukan intervensi berbasis data melalui analisis faktor “4T” — Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak.
“Banyak keluarga berisiko karena jarak kelahiran anak yang terlalu dekat. Akibatnya, perhatian terhadap gizi dan pendidikan anak menjadi kurang optimal,” jelasnya.
Untuk mengatasinya, DPPKB menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar beralih dari penggunaan alat kontrasepsi tradisional ke KB modern, didukung oleh kerja lapangan tim pendamping keluarga.
Junaidi menegaskan, keberhasilan penurunan angka stunting tidak dapat dicapai oleh satu dinas saja. DPPKB aktif membangun kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD) untuk memperkuat upaya ini. Salah satu langkah konkret adalah program 1.000 Rumah Layak Huni (RLH) yang menjamin sanitasi dan sirkulasi udara yang sehat bagi keluarga berisiko stunting. Selain itu, PDAM Kutim berkomitmen menyediakan air bersih gratis bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1–4), asalkan mereka terdata resmi.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) turut berperan melalui program pembukaan 50.000 lowongan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga muda. “Dengan kolaborasi lintas OPD yang kuat, kami optimistis Kutim bisa menekan angka keluarga berisiko stunting sekaligus mewujudkan masyarakat lansia yang sehat dan sejahtera,” pungkas Junaidi. (ADV/ProkopimKutim/KN)
