Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, menegaskan bahwa proses pengusulan program dalam skema Multiyears Contract (MYC) masih dipenuhi tekanan kuat dari anggota dewan yang ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ia menyebut dorongan terbesar tetap datang dari sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Dalam penjelasannya, Jimmy menilai wajar jika banyak program yang diajukan berasal dari dapil para legislator, mengingat aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah kecamatan.
“Anggota DPR-D kan mendorong yang prioritas di dapilnya dia. Banyak. Terutama ada jalan dan jembatan,” ujar Jimmy. Menurutnya, kualitas konektivitas yang belum merata membuat proyek-proyek tersebut sering kali menjadi tuntutan utama warga.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses penentuan program MYC tidak hanya sekadar menjawab desakan, melainkan harus mengikuti kerangka perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi dengan prioritas jangka panjang dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau pengalokasian anggaran yang tidak efektif.
Jimmy menyebut bahwa masih banyak usulan yang harus dievaluasi lebih dalam, termasuk dari sisi kemampuan anggaran, kelayakan teknis, serta urgensinya terhadap kepentingan publik secara luas. Ia menilai pembahasan berikutnya akan menjadi titik krusial untuk melihat program mana yang benar-benar layak masuk ke dalam daftar prioritas MYC.
“Kemungkinan di hari Senin pembahasan lagi, ya. Ah, itu bisa terakomodir. Nanti di situ baru kita bisa lihat seberapa seberapa optimal semua yang diusulkan masyarakat itu bisa berhadapan untuk dilaksanakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kutim berkewajiban menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat, kebutuhan strategis daerah, dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, keputusan akhir harus memastikan manfaat jangka panjang bagi sebanyak mungkin warga Kutai Timur, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan sempit.
Sejumlah fraksi disebut telah menyiapkan catatan kritis untuk dibawa dalam pembahasan lanjutan, terutama berkaitan dengan program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi atau tidak memiliki dasar perencanaan yang kuat. Jimmy berharap diskusi berjalan transparan dan objektif agar hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan agenda pembahasan lanjutan yang segera digelar, skema MYC tahun ini diperkirakan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan arah pembangunan Kutim. DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi kebijakan agar MYC benar-benar menjadi instrumen yang mempercepat pembangunan, bukan menambah beban atau menimbulkan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran.(Adv)
