BONTANG – Belasan pengemudi ojek daring (ojol) di Kota Bontang menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali Kota Neni Moerniaeni dan Ketua DPRD Andi Faiz. Mereka menuntut kejelasan terkait tingginya potongan dari aplikator dan meminta perhatian atas kesejahteraan mitra pengemudi.
Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah besarnya potongan pendapatan dari aplikasi, yang dinilai jauh melebihi batas yang ditetapkan pemerintah.
“Dalam aturan Kementerian Perhubungan, potongan maksimal 20 persen. Tapi kenyataannya, ada yang mencapai 50 persen,” ungkap Ketua DPW Gabungan Roda Dua (Garda) Bontang, Muhammad Ayub, usai pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Ketua DPRD Bontang, Minggu (31/8/2025).
Para driver juga mengusulkan beberapa bentuk dukungan konkret, seperti Kredit sepeda motor dengan uang muka (DP) 0 persen, Fasilitas Wi-Fi gratis di seluruh pangkalan ojol, Prioritas pengisian BBM di SPBU, Bantuan jas hujan, Pemotongan biaya pembuatan SIM, Keringanan atau pembebasan pajak kendaraan selama satu tahun.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti sulitnya mendapatkan pekerjaan di Bontang, yang menjadi alasan banyak warga akhirnya beralih menjadi driver ojol.
“Kalau peluang kerja luas, kami tentu lebih memilih pekerjaan tetap daripada jadi ojol,” tambah Ayub.
Menanggapi aspirasi ini, Wali Kota Neni menyatakan akan mempelajari lebih lanjut isu pemotongan dari aplikator.
“Saya baru tahu kalau potongannya bisa sampai 50 persen,” ujarnya.
Untuk membuka lapangan kerja, Neni menyebutkan bahwa Pemkot Bontang menargetkan pelaksanaan job fair tiga kali dalam setahun, naik dari yang sebelumnya hanya dua kali. Ia juga menjelaskan soal keterbatasan dalam pemberian kredit tanpa bunga, yang masih terkendala aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau masih punya cicilan, biasanya tidak bisa ambil kredit baru karena masuk dalam checking,” jelasnya.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, berjanji akan menindaklanjuti keluhan para pengemudi. Ia bahkan mendorong penetapan lokasi halte khusus ojol.
“Kami akan segera tindak lanjuti. Lokasi halte ojol harus segera ditentukan,” tegasnya.
Meski APBD Perubahan 2025 sudah ditetapkan, ia mengatakan pihaknya akan mencoba menggandeng perusahaan-perusahaan di Bontang untuk membantu mewujudkan beberapa usulan.
“Kita juga sudah ada program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja rentan. Semoga para driver online sudah terdaftar,” tutupnya.
Pemkot dan DPRD Bontang menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para driver ojol di kota tersebut. (*)
