KUKAR – Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan mengalami penurunan hasil panen.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, mengatakan secara makro kondisi ketahanan pangan daerah masih terkendali. Dampak kekeringan yang mencapai puncaknya pada Agustus lalu tidak sampai mengganggu sebagian besar produksi pertanian di Kukar.
“Kalau secara makro, ketahanan pangan kita aman. Berdasarkan data yang kami miliki, luasan yang mengalami gangguan produksi maupun gagal panen tidak sampai 1.000 hektare,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar petani telah menyelesaikan panen ketika kekeringan mencapai puncaknya. Meski demikian, masih terdapat petani yang terlambat melakukan panen sehingga hasil produksinya menurun akibat keterbatasan pasokan air.
Dampak tersebut terjadi pada hampir seluruh komoditas pertanian. Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan luas tanam padi sawah di Kukar, lahan yang terdampak masih berada di bawah 10 persen.
Ananias menegaskan, kondisi ketahanan pangan daerah tidak bisa hanya diukur melalui angka produksi maupun luas lahan yang mengalami gangguan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang terdampak secara langsung tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Walaupun persentase yang gagal panen tidak terlalu besar, masyarakat yang terdampak tetap harus kita bantu. Ketahanan pangan bukan hanya soal wilayah yang aman, tetapi juga memastikan setiap individu bisa mengakses pangan yang cukup dan berkualitas,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya, kata dia mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah ke sejumlah wilayah yang warganya mengalami dampak kekeringan. Bantuan yang telah disalurkan di Kelurahan Panji tercatat sekitar 300 kilogram beras.
Selain itu, bantuan untuk wilayah Ponoragan tengah menjalani proses verifikasi dengan perkiraan kebutuhan sekitar dua ton. Sementara itu, penyaluran untuk Desa Sumber Sari diperkirakan mencapai 18 ton karena banyaknya masyarakat yang mengalami gagal panen.
Verifikasi juga masih berlangsung untuk masyarakat terdampak di Sungai Pimpin dan Loa Duri Seberang. Proses tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Menurut Ananias, pendataan membutuhkan ketelitian karena penyaluran cadangan pangan berkaitan dengan jumlah jiwa yang berhak menerima bantuan. Pemerintah tidak ingin ada warga terdampak yang terlewat dalam proses pendistribusian.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal dalam pendataan. Karena itu, verifikasi harus dilakukan dengan cermat agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Disketapang Kukar turut memberikan perhatian terhadap keamanan pangan, khususnya potensi residu pestisida pada sayuran dan buah-buahan segar yang diproduksi petani lokal.
Hingga kini, sambung dia, kondisi produk pertanian tersebut dinilai relatif aman, dengan edukasi kepada petani terus dilakukan untuk menjaga kualitas hasil panen.
Ananias menyebutkan, tanaman tomat menjadi salah satu komoditas yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kondisi tersebut terkadang mendorong petani melakukan penyemprotan pestisida menjelang waktu panen karena khawatir hasil pertanian rusak sebelum dipasarkan.
“Petani tetap perlu melindungi tanamannya dari serangan hama, tetapi penggunaan pestisida harus diperhatikan. Jangan sampai residunya membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi hasil pertanian tersebut,” pungkasnya. (Adv)
