Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih, yang digagas sebagai upaya menghadirkan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-10 Tim Penggerak PKK di Gedung Plenary Hall Sempaja, Kota Samarinda, Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa secara legal, koperasi-koperasi di wilayah Kaltim saat ini telah berdiri dan memiliki badan hukum yang sah. Namun untuk operasionalnya, pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian terkait.
“Dan mudah-mudahan koperasi Merah Putih di seluruh 841 desa itu bisa berjalan dengan baik,”ucap Seno Aji.
Program koperasi desa ini menjadi perhatian karena bertujuan menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim siap mengawal implementasi program tersebut dengan mengikuti ketentuan pusat, termasuk dalam hal pembiayaan.
Menanggapi pertanyaan dari salah satu desa di Kutai Kartanegara yang menanyakan tentang kepastian pencairan modal Rp3 miliar, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga tengah berupaya membuka akses ke sumber pendanaan lunak, baik melalui bank milik pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita juga berharap sama bahwa kelunakan dari bank perbankan himbara maupun BPD kita akan bisa dapatkan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa pertemuan untuk membahas mekanisme pencairan bantuan dari perbankan akan digelar dalam waktu dekat, dan hasil dari pertemuan itu diharapkan dapat memberikan kepastian bagi desa-desa yang menunggu implementasi koperasi.
“Nah itu akan dirapatkan tanggal 19 nanti, kemudian akhir Juli kita akan dapat hasilnya, cara-caranya,” jelasnya.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program Koperasi Merah Putih ini menjadi harapan besar bagi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, dan mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru berbasis masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan Timur. (*)
(adv/diskominfokaltim)
