KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan Kredit Kukar Idaman Terbaik sebagai lanjutan dari program Kredit Kukar Idaman. Program tersebut menawarkan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta tanpa bunga bagi masyarakat yang memenuhi mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, meski Kredit Kukar Idaman Terbaik merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, masyarakat tetap harus melalui mekanisme yang telah ditentukan sebelum memperoleh pembiayaan.
Ia menjelaskan, fasilitas kredit tersebut diberikan tanpa bunga karena biaya bunga akan ditanggung pemerintah daerah melalui proses subsidi.
Dengan skema tersebut, kata Aulia pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembiayaan diberikan kepada penerima yang tepat.
“Kita ingin selektif dalam memberikan kredit ini. Karena bunga ini ditutup oleh pemerintah daerah melalui proses subsidi, kita harus agak berhati-hati dalam memberikan kredit,” jelasnya, Kamis (1/10/2026).
Menurut Aulia, kehati-hatian tersebut berkaitan dengan sumber dana yang digunakan untuk menanggung bunga kredit. Pemerintah daerah menggunakan anggaran yang pada akhirnya merupakan uang rakyat untuk membiayai subsidi tersebut.
Ia tidak ingin pembiayaan yang diberikan justru berakhir pada penerima yang tidak tepat. Sebab, kondisi tersebut berpotensi membuat kredit tidak berjalan sebagaimana tujuan awal program.
“Kita khawatir kalau seandainya kredit ini landing pada orang yang salah, maka akan terjadi kredit macet. Kalau kredit macet, masalahnya sangat besar karena kita menggunakan APBD untuk menutupi bunga Kredit Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Ia mengatakan dalam penyalurannya, Kredit Kukar Idaman Terbaik akan diarahkan kepada sejumlah sektor usaha produktif. Di antaranya pertanian, peternakan, perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, Aulia menegaskan tidak semua pelaku usaha dapat langsung memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut. Pemerintah akan melihat kondisi dan keberadaan usaha calon penerima sebelum kredit diberikan.
“UMKM misalnya, tidak mungkin usaha yang baru berdiri satu bulan langsung kita kasih kredit. Peternakannya juga begitu, kita akan lihat dulu,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk sektor nelayan, pemerintah juga ingin memastikan penerima kredit benar-benar merupakan masyarakat yang menjalankan usaha sebagai nelayan.
Aulia menekankan, penggunaan dana juga harus sesuai dengan tujuan pengajuan kredit.
Ia mencontohkan pembiayaan bagi petani yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, seperti membeli bibit dan pupuk.
“Ternyata setelah tersalurkan digunakan untuk membeli handphone atau DP sepeda motor, itu pasti akan bermasalah,” tutup Aulia. (Adv)
