TENGGARONG – Memiliki rumah sendiri tak lagi menjadi impian yang jauh bagi generasi muda dan pekerja informal di Kutai Kartanegara (Kukar).
Pemerintah Kabupaten Kukar kini menyiapkan langkah konkret untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi yang digagas pemerintah pusat.
Program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik rumah, tetapi juga membuka peluang baru bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau kepemilikan hunian karena terbatasnya penghasilan dan akses ke pembiayaan formal.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan memprioritaskan kelompok pekerja informal, seperti nelayan, petani, buruh harian, hingga pedagang kecil yang selama ini luput dari sistem pembiayaan perumahan konvensional.
“Kami ingin pastikan bahwa masyarakat Kukar, terutama mereka yang selama ini tidak terjangkau sistem perbankan, bisa punya akses ke rumah layak. Ini penting, bukan hanya untuk kesejahteraan individu, tapi juga untuk stabilitas sosial dan pembangunan daerah,” ujar Taufik, Senin (17/3/2025).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah juga melihat kebutuhan hunian di kalangan generasi muda semakin meningkat. Banyak dari mereka yang telah bekerja namun belum mampu membeli rumah karena harga yang tidak sebanding dengan pendapatan awal.
“Generasi muda Kukar harus punya kesempatan yang sama untuk memulai hidup mandiri dengan rumah sendiri. Lewat program ini, kami dorong model hunian yang terjangkau, fungsional, dan terintegrasi dengan fasilitas publik,” tambahnya.
Sebagai upaya mendukung percepatan program, Pemkab Kukar akan melakukan pendataan wilayah dan lahan yang cocok untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah bersubsidi, terutama di kawasan penyangga kota dan desa-desa berkembang yang memiliki akses ke transportasi umum dan fasilitas umum lainnya.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan strategi komunikasi publik melalui sosialisasi di kampus, tempat kerja, dan desa-desa, agar masyarakat mengenal lebih jauh program ini dan tahu bagaimana cara mendaftar sebagai penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, pengembang, serta perbankan seperti BTN untuk memastikan skema KPR yang fleksibel dan ramah bagi kalangan berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga menjajaki kemungkinan insentif tambahan bagi masyarakat yang aktif di sektor informal namun memiliki rekam jejak keuangan yang baik.
Menurut Taufik, jika dilaksanakan secara tepat sasaran, program ini dapat memicu efek domino positif. Selain mengurangi angka backlog perumahan, juga akan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, produksi bahan bangunan lokal, dan usaha kecil di sekitar kawasan hunian baru.
“Kita bicara tentang multiplier effect. Satu rumah yang dibangun bisa menciptakan banyak peluang ekonomi di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang papan, tapi juga tentang perputaran ekonomi dan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.
Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan strategis dan tingginya permintaan, Pemkab Kukar optimistis program ini akan menjadi solusi nyata untuk menurunkan angka masyarakat tanpa hunian tetap.
Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Kukar berharap dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengakselerasi program nasional dengan memperhatikan kebutuhan lokal—terutama mereka yang paling membutuhkan.
