SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan, Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi kunci untuk mewujudkan Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan masterplan TIK di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, beberapa hari lalu.
Menurut Mahyunadi, pembangunan digital tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus selaras dengan visi dan kebutuhan masyarakat. “Kerja sama dengan akademisi dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta ini strategis. Pemerintah daerah membutuhkan panduan ilmiah dan terukur agar arah pembangunan digital Kutim tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan masterplan TIK bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi panduan menyusun kebijakan berbasis data dan mendorong tercapainya Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. “Kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan sejak awal agar bisa masuk perencanaan tahun 2026. Hasilnya nanti diharapkan menjadi acuan bersama untuk mempercepat pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Kutim,” kata Mahyunadi.
Ia menegaskan, digitalisasi bukan sekadar penggunaan perangkat, tetapi juga perubahan paradigma kerja pemerintah agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan masterplan TIK, Pemkab Kutim berharap digitalisasi benar-benar menjadi jembatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan merata hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menambahkan, masterplan TIK menjadi pondasi untuk mendukung 50 program prioritas Pemkab Kutim. “Dengan pendekatan ilmiah, masterplan ini akan menjadi alat kendali kebijakan yang memastikan setiap program dan belanja TIK memiliki arah, ukuran keberhasilan, serta dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, FGD kali ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan PLN, Telkom, Telkomsel, dan Indosat. Kolaborasi ini memadukan potensi akademik dengan kebutuhan praktis pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur, penguatan sistem data dan keamanan informasi, serta tata kelola layanan digital publik yang terintegrasi.
Kegiatan ini menandai langkah awal Kutim menuju pemerintahan berbasis digital yang efektif dan berkelanjutan, serta menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci mempercepat pembangunan daerah yang berdaya saing. (ADV)
