Monev KIP Dimulai, Pemkot Dorong Badan Publik Lebih Terbuka

BONTANG — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang resmi menggelar kegiatan kick off sekaligus sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik (KIP), Rabu (27/8/2025). Agenda ini menjadi awal dimulainya rangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan KIP di seluruh perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan Pemkot Bontang.

Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini berpusat di Media Center Kantor Diskominfo Bontang dan turut diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan badan publik di Bontang mematuhi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlinawaty, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses untuk mengawasi jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” ujarnya dalam sambutan.

Aji Erlinawaty, yang akrab disapa Iin, juga berharap seluruh perangkat daerah dapat aktif menyediakan informasi yang relevan, khususnya terkait pembangunan daerah, agar Bontang dapat menjadi kota yang informatif dan transparan.

Senada dengan itu, Kepala Diskominfo Kota Bontang, Anwar Sadat, menyampaikan bahwa Monev KIP merupakan agenda rutin tahunan. Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh instansi pemerintah dalam mengikuti tahapan evaluasi dan terus memperkuat layanan informasi publik.

“Kami mendorong seluruh perangkat daerah dan kelurahan untuk lebih siap dan konsisten dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemkot Bontang berharap kualitas tata kelola informasi publik terus meningkat dan membawa dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (*)

Berita Terkait

Most Popular