KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar segera menuntaskan berbagai persoalan kelistrikan yang terjadi di wilayah Kukar, terutama gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus menyuarakan keluhan masyarakat kepada PLN. Namun, dalam penanganannya, Pemkab Kukar memiliki keterbatasan kewenangan karena operasional kelistrikan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab PLN.
“Karena kalau PLN ini kan sebenarnya cuma mitra dari pemerintah. Kita tidak terlibat langsung dalam proses operasional dari PLN itu sendiri,” kata Aulia, Selasa (4/11/2026).
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Koordinasi dengan PLN terus dilakukan untuk menyampaikan berbagai kendala yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik.
Aulia menyebut, persoalan kelistrikan juga telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu hal yang didorong adalah pembangunan pembangkit listrik di wilayah Kukar dengan memanfaatkan potensi sumber daya batu bara yang tersedia.
“Kemarin kami sampaikan bahwa kalau seandainya memang kita di Kukar masih memiliki keterbatasan atau kekurangan daya untuk pembangunan maupun kebutuhan listrik, maka kami mendorong pembangunan PLTU melalui tambang di Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian ESDM melalui bidang yang menangani sektor kelistrikan. Aulia berharap persoalan keterbatasan pasokan daya dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi dengan lebih baik.
Aulia juga menyoroti kondisi yang dinilai memprihatinkan, ketika daerah penghasil batu bara justru masih menghadapi persoalan pasokan listrik. Ia mencontohkan keberadaan ponton pengangkut batu bara yang setiap hari melintasi wilayah Kukar, sementara masyarakat masih merasakan gangguan kelistrikan.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, Bapak-Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu kendala,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan serupa juga terlihat di Kecamatan Tabang. Sebelum terjadi pemadaman seperti yang belakangan dikeluhkan masyarakat, kondisi kelistrikan di wilayah tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah daerah karena gangguan pasokan atau byarpet kerap terjadi.
Bahkan, kondisi itu berlangsung di kawasan yang memiliki aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk PT Bayan yang menjadi salah satu pemasok batu bara untuk PLN.
Aulia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Sebab, masyarakat yang tinggal di daerah penghasil sumber daya alam juga berhak menikmati layanan listrik yang memadai.
“Di Tabang itu byarpet tiap hari pasti ada. Padahal, di sana beroperasi salah satu tambang terbesar yang menyuplai batu bara PLN, yaitu PT Bayan. Bagaimana rasa kemanusiaan kita? Di lokasi tempat diambilnya sumber daya alam ini, malah di sana sering terjadi byarpet,” tutupnya. (Adv)
