KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyediakan dua skema bantuan pendidikan bagi masyarakat, yakni beasiswa stimulan dan beasiswa tematik. Kedua program tersebut memiliki sasaran serta mekanisme pembiayaan yang berbeda sesuai kebutuhan penerimanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan beasiswa stimulan diberikan untuk membantu meringankan sebagian biaya pendidikan mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di berbagai perguruan tinggi.
Melalui program tersebut, mahasiswa mendapatkan bantuan dengan besaran yang relatif sama tanpa membedakan lokasi perguruan tinggi tempat mereka menuntut ilmu.
“Besaran bantuannya relatif sama, di mana pun mahasiswa tersebut menempuh pendidikan,” ucap Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, beasiswa tematik memiliki tujuan lebih khusus, yakni menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kekurangan tenaga pada bidang tertentu di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sasaran program ini tidak hanya pegawai pemerintah daerah, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin melanjutkan pendidikan sesuai bidang yang dibutuhkan.
Sunggono menyebutkan, salah satu bentuk pelaksanaannya melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) untuk mendukung kebutuhan tenaga di sektor transportasi. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM di bidang keagamaan.
“Seluruh biaya pendidikannya ditanggung karena kita membutuhkan tenaga khusus yang nantinya dapat membantu mengembangkan bidang keagamaan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Selain perbedaan sasaran dan pembiayaan, kedua skema beasiswa tersebut juga memiliki ketentuan akademik yang tidak sama. Khusus penerima beasiswa tematik, terdapat persyaratan nilai Indeks Prestasi (IP) yang wajib dipertahankan selama menjalani pendidikan.
Ia mencontohkan, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Telkom dapat dikenakan penghentian bantuan hingga kewajiban mengembalikan dana apabila nilai akademiknya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Sunggono menegaskan pemerintah daerah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi ketika menemukan penurunan prestasi akademik penerima beasiswa.
Menurutnya, kondisi mahasiswa perlu ditelusuri terlebih dahulu dengan melibatkan pihak perguruan tinggi maupun melakukan komunikasi langsung dengan penerima bantuan.
Ia mencontohkan, apabila seorang mahasiswa yang sebelumnya memiliki IP 3,2 atau bahkan 3,9 mengalami penurunan menjadi 2,7, pemerintah akan mencari tahu penyebab perubahan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Apabila penurunan nilai berkaitan dengan proses belajar mengajar, persoalan itu akan dikoordinasikan bersama pihak kampus. Namun, jika disebabkan persoalan pribadi, pemerintah akan melihat kondisi mahasiswa yang bersangkutan.
Sunggono menambahkan, rekomendasi dan penjelasan dari perguruan tinggi menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan terhadap keberlanjutan bantuan pendidikan.
“Jadi, kita tidak ingin langsung memberikan sanksi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kendala mahasiswa, berkomunikasi dengan kampus, sekaligus meminta rekomendasi sebelum mengambil keputusan,” tutupnya. (Adv)
