KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut baik program penyediaan perangkat digital atau smart TV di sekolah yang digagas pemerintah pusat. Pelaksanaannya akan diselaraskan dengan program pembangunan daerah serta kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi bagian dari upaya mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Aulia bilang sektor pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang perlu diselaraskan dengan pemerintah pusat.
“Sebenarnya kalau kita di Kukar, kita sudah lebih duluan memulai itu. Nah, pemenuhan terhadap interaktif display yang ada di masing-masing sekolah, itu sebenarnya dari zaman Bupati sebelumnya (Edi Damansyah) sudah dilaksanakan,” ucap Aulia, Senin (26/10/2026).
Selain itu, kata dia, Pemkab Kukar juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Pembenahan ruang belajar, toilet sekolah, kualitas tenaga pendidik hingga kesejahteraan guru menjadi bagian dari upaya yang terus didorong pemerintah daerah.
Aulia menyebut, penerapan program pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah. Hal ini penting agar perangkat yang disalurkan dapat digunakan secara optimal dan tidak terkendala persoalan fasilitas pendukung.
“Pun misalnya ada lokus yang mendapatkan interaktif display ini tidak ada listrik dan lain sebagainya, itu coba kita komunikasikan,” ungkapnya.
Aulia menuturkan, pemerintah daerah juga telah memfasilitasi sejumlah sekolah dengan layanan internet berbasis satelit Stralink.
Akses tersebut, kata dia, diharapkan dapat menunjang penggunaan perangkat digital dalam kegiatan belajar mengajar.
Ia berharap penyediaan perangkat pembelajaran digital dapat berjalan beriringan dengan pemerataan infrastruktur dasar. Dengan demikian, sekolah dapat memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Kita ingin program dari pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kendala di lapangan, tentu akan kita komunikasikan dan sesuaikan dengan kondisi daerah, supaya fasilitas yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh sekolah,” pungkas Aulia. (Adv)
