KUKAR – Penghematan belanja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2026 diarahkan agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah pengeluaran internal pemerintahan menjadi sasaran penyesuaian, sementara pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap dipertahankan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penghitungan ulang terhadap struktur belanja untuk menentukan ruang penghematan yang dapat dilakukan.
Dari proses tersebut, efisiensi anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar. Namun, besaran penghematan itu tidak berarti seluruh kegiatan pemerintahan harus mengalami pengurangan pembiayaan.
Pemerintah daerah tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan. Hal itu mencakup belanja wajib mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), mandatory spending, serta pembiayaan untuk mendukung target pemerintah pusat dan visi-misi kepala daerah.
Sunggono menjelaskan, penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan memperhatikan konsekuensi terhadap setiap kegiatan. Pemerintah tidak ingin kebijakan penghematan justru menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Yang kita lihat adalah skala prioritasnya. Jangan sampai kegiatan yang memang harus dilaksanakan justru terkena dampak dari efisiensi ini,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membatasi pengeluaran yang menunjang aktivitas birokrasi. Perjalanan dinas, pemeliharaan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), belanja narasumber, serta biaya pendukung kegiatan menjadi beberapa komponen yang dievaluasi.
Pos belanja tersebut dipilih karena masih memungkinkan dilakukan pengendalian tanpa harus mengurangi kebutuhan utama masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan kegiatan pelayanan publik tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran. Pembiayaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kebijakan penghematan.
Sunggono menegaskan, pemerintah tetap memperhitungkan keberlangsungan kegiatan pelayanan ketika melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah.
“Di dalam kegiatan yang kita pertahankan itu ada unsur pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu,” katanya.
Selain persoalan efisiensi, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah realisasi transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Menurut Sunggono, waktu penyaluran dana dari pusat terkadang tidak sejalan dengan jadwal yang telah disusun pemerintah daerah. Padahal, kegiatan pembangunan di Kukar masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan tersebut.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang terealisasi.
“Kalau realisasi transfer dari pemerintah pusat tidak tepat waktu dengan perencanaan pemanfaatannya, tentu menjadi kendala bagi kita. Sebab, kegiatan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Adv)
