Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempersiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Inisiatif ini bertujuan memastikan anggaran pendidikan dari APBD benar-benar digunakan secara efektif dan menyentuh kebutuhan utama di sektor pendidikan, terutama di wilayah yang masih mengalami ketimpangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa program Bosda selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pendidikan, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.
Namun, menurutnya, efektivitas pemanfaatan dana tersebut perlu ditelaah kembali.
“Evaluasi perlu dilakukan untuk meninjau kembali apakah alokasi dana tersebut benar-benar mendukung peningkatan mutu serta perluasan akses pendidikan di Kalimantan Timur,”jelas Armin.
Ia menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan menilai kecukupan dana, melainkan juga efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar apakah alokasi Bosda kepada masing-masing sekolah perlu disesuaikan.
“Kita tidak semata-mata menargetkan peningkatan anggaran. Yang terpenting adalah memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara tepat dan menyentuh kebutuhan yang paling mendesak di lapangan,”tegasnya.
Menurut Armin, perhatian utama akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami kesenjangan akses pendidikan, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, serta beberapa kawasan di Kutai Timur.
Ia menyebut bahwa keberadaan dana besar tidak akan berarti jika distribusinya tidak merata dan tidak menyasar daerah-daerah yang membutuhkan.
“Setiap jenjang pendidikan memiliki nominal anggaran masing-masing. Namun, yang menjadi fokus bukanlah jumlahnya, melainkan seberapa jauh anggaran itu berperan dalam memperbaiki akses dan mutu pendidikan secara merata,”tambahnya.
Sebagai informasi, program Bosda merupakan skema pendanaan dari APBD provinsi yang ditujukan untuk menunjang operasional sekolah-sekolah, terutama dalam hal yang belum tercakup oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Anggaran ini biasa digunakan untuk menggaji guru honorer daerah, mendanai kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan alat tulis, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sederhana di sekolah.
Kendati Kaltim dikenal memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan sektor pendidikan, persoalan pemerataan kualitas dan akses di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama.
Langkah evaluasi terhadap program Bosda dinilai krusial untuk menyusun kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sekaligus mencegah konsentrasi anggaran hanya di daerah perkotaan.
“Yang kami utamakan dalam program ini adalah ketepatan sasaran. Kami ingin memastikan bahwa yang menerima manfaat benar-benar mereka yang membutuhkan,”tutup Armin.
Evaluasi Bosda ini juga akan beriringan dengan penguatan program pendidikan lainnya, seperti pemberian seragam gratis bagi siswa baru, beasiswa Kaltim Tuntas, hingga peningkatan dukungan terhadap pendidikan vokasi di SMK, guna mencetak lulusan yang lebih siap masuk ke dunia kerja.
(Adv/Diskominfo Kaltim)
