Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mengakselerasi perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat yang tengah dirintis.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan salah satu upaya percepatan dilakukan dengan memaksimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai garda terdepan penjaringan calon peserta didik dari keluarga prasejahtera.
Tiga titik lokasi yang kini sedang dalam proses persiapan adalah Sekolah Rakyat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.
Dari ketiganya, unit yang berada di BPMP menjadi yang paling siap memulai aktivitas belajar mengajar.
“Di lokasi BPMP, proses rekrutmen sudah berjalan, bahkan peserta didik sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sekolah ini akan menampung 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, masing-masing terdiri dari dua rombongan belajar,” ujarnya pada Kamis (10/7/2025).
Rencananya, kegiatan belajar di sekolah tersebut dimulai pada 14 Juli 2025.
Sedangkan dua lokasi lainnya yakni BPVP dan SMAN 16 masih dalam tahap percepatan.
Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana, terutama di SMAN 16 yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.
“Kami berharap persiapan fasilitas di SMAN 16 dapat dimulai secepatnya. Kami sudah berkoordinasi, dan rencananya pihak Kementerian PUPR akan mulai bekerja paling lambat Jumat, 11 Juli,”tambah Andi.
Dalam proses seleksi, pendamping PKH dilibatkan mulai dari identifikasi siswa, kunjungan lapangan, verifikasi dan validasi data, hingga konfirmasi kesiapan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dalam sistem asrama.
Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal menjaring calon siswa tingkat sekolah dasar (SD).
Andi menyebut, tingkat antusiasme masyarakat masih lebih tinggi di jenjang SMP dan SMA.
“Calon siswa SD cukup sulit ditemukan. Ini juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi nasional. Bahkan dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama, hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD,”ungkapnya.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Dinsos akan menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan agar kuota siswa tetap terpenuhi, terutama untuk anak-anak putus sekolah.
Terkait tenaga pendidik dan kepala sekolah, pemerintah pusat telah menyiapkan skema rekrutmen guru secara nasional.
Penempatan guru nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
“Semua calon peserta didik wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai bentuk sinkronisasi dengan data resmi program perlindungan sosial,”tegas Andi.
(adv/diskominfokaltim).
