Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka pelaksanaan program pendidikan gratis bertajuk Gratispol. Senin (7/7/2025)
Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan merata bagi seluruh anak-anak di Kalimantan Timur tanpa terkendala biaya.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal untuk menjalankan komitmen membuka peluang pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda Kaltim.
Dalam arahannya, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar menjangkau seluruh kalangan mahasiswa, baik di kampus negeri maupun swasta.
“Catatan saya, mohon agar bisa program Gratispol ini pertama disosialisasikan, disampaikan kepada seluruh intelektual-intelektual muda yang ada di Kaltim, baik swasta maupun negeri untuk memastikan agar bisa berjalan baik dan lancar,” ujar Rudy Mas’ud.
Program Gratispol sudah mulai berjalan untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Pemprov Kaltim menanggung seluruh biaya pendaftaran hingga pembayaran perkuliahan sejak awal masuk.
Sementara itu, untuk mahasiswa semester 2 hingga 8, pembiayaan akan dimasukkan dalam APBD Murni 2026. Dengan demikian, ke depan semua mahasiswa aktif akan mendapatkan pembiayaan penuh dari pemerintah.
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi semua kalangan tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, maupun agama. Ia menyebut langkah ini sebagai investasi penting untuk menciptakan generasi emas Kaltim.
“Ini adalah momentum yang sangat penting. PKS ini adalah langkah nyata untuk generasi masa depan Kaltim yang lebih cerah untuk menjadi generasi emas,” katanya.
Gubernur juga optimistis bahwa dengan terlaksananya program ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim akan meningkat pesat dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Ia berharap SDM lokal dapat bersaing dan memimpin di tingkat nasional.
“Insyaallah 5-10 tahun kedepan bagaimana SDM Kaltim akan segera berakselerasi minimum standar dengan Provinsi lain yang sudah maju,” ucapnya.
Program Gratispol dirancang dengan sistem kuota berdasarkan jumlah mahasiswa tahun ajaran sebelumnya di masing-masing kampus.
Pemerintah juga memberi toleransi maksimal 10 persen dari jumlah kuota tahun lalu untuk mengantisipasi peningkatan jumlah mahasiswa baru. Misalnya, jika tahun lalu tercatat 1.000 mahasiswa, maka maksimal penerima manfaat tahun ini adalah 1.100 orang.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada mahasiswa jurusan kedokteran, dengan menetapkan batas biaya UKT maksimal Rp15 juta dan minimal Rp5 juta, menyesuaikan program studi yang diambil.
Rudy Mas’ud menekankan bahwa pemerataan harus menjadi fokus utama agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa di satu jurusan atau kampus tertentu.
“Hal ini bertujuan agar pemerataan di semua universitas di Kaltim merata dan tetap terjaga. Jangan sampai semua mahasiswa berkumpul di satu jurusan saja,” tegasnya.(*)
(adv/diskominfokaltim)
