Kutai Timur, Kaltimnusantara.com – Pembahasan arah pembangunan jangka panjang Kutai Timur kembali mengemuka, terutama terkait perlunya daerah keluar dari ketergantungan berlebih pada sektor pertambangan dan perkebunan. Di tengah meningkatnya kebutuhan nasional akan ketahanan pangan, sektor pertanian dinilai semakin relevan untuk dijadikan prioritas strategis.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, melihat bahwa pertanian memiliki ruang tumbuh yang jauh lebih besar daripada kontribusinya saat ini. Meski share sektor ini terhadap PDRB Kutim masih berada di kisaran empat persen, Akbar menilai angka tersebut tidak mencerminkan potensi sesungguhnya.
“Kontribusi pertanian terhadap PDRB Kutim memang baru sekitar 4 persen, tapi potensinya sangat luas dan belum digarap maksimal,” kata Akbar saat ditemui.
Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional terkait penguatan ketahanan pangan sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah dituangkan melalui 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim. Menurut Akbar, dokumen perencanaan yang ada sudah memberi ruang besar bagi pertanian untuk berkembang lebih serius.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan kerangka besarnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.
Akbar menilai sektor pertanian di Kutim tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memperluas lapangan kerja, serta membentuk struktur ekonomi daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya mempercepat penerapan pertanian modern berbasis teknologi, inovasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pandangannya, pengembangan pertanian tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi saja. Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga teknis, hingga institusi pendidikan. Dinas Pertanian Kutim, misalnya, disebut telah menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan program dengan kebijakan tingkat daerah. Di sisi lain, Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim punya peran krusial sebagai penyedia tenaga ahli.
“STIPER sudah menyampaikan dukungan penuh untuk menyiapkan SDM pertanian. Kolaborasi ini harus dimaksimalkan,” ujar Akbar.
Ia juga mendorong agar generasi muda di 18 kecamatan dan 141 desa mengambil bagian dalam transformasi pertanian modern. Akbar meyakini bahwa kreativitas dan keterlibatan pemuda dapat mempercepat inovasi serta meningkatkan daya saing sektor ini.
“Ini momentum yang baik. Pemuda bisa menjadi penggerak utama perubahan,” jelasnya.
Dalam konteks kebijakan, Akbar menekankan perlunya evaluasi rutin untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPRD disebut berperan memastikan tidak ada aturan yang menghambat serta mendorong alokasi anggaran yang memihak sektor strategis.
“Tugas kami memastikan tidak ada aturan yang menghambat, sekaligus mendorong anggaran yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan memastikan Fraksi PKS akan terus mendukung dan mengawal agenda pembangunan daerah.
“Kami akan mendukung penuh program strategis pemerintah daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
