SANGATTA — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat strategi penanganan keluarga rentan dan percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan dua sumber data utama: BINA Bangga Kencana milik BKKBN dan data keluarga berisiko stunting dari aplikasi Siga Mobile yang memuat fitur Elsimil.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan kedua sistem data tersebut menjadi fondasi dalam memetakan kebutuhan intervensi berbasis keluarga secara lebih detail. Informasi yang tersedia dinilai komprehensif, mulai dari kondisi rumah, akses air bersih, sanitasi, hingga perilaku ber-KB.
“Dari data itu kita bisa tahu siapa yang membutuhkan rumah layak huni, toilet, air bersih, atau termasuk kelompok rentan. Bahkan terlihat siapa yang masih menggunakan alat kontrasepsi tradisional, sehingga program KB bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk diketahui, pada 2026, DPPKB akan meluncurkan dua program unggulan: AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) serta Sekolah Lansia. Program AKSIS dirancang sebagai ruang integrasi lintas sektor bagi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Satu angkatan akan diikuti 30 peserta dari berbagai OPD, dan mereka akan mendapatkan pendampingan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui pelatihan kelas. “Melalui AKSIS, kita duduk bersama membedah data dan program masing-masing agar lebih terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu percepatan penurunan stunting,” kata Junaidi.
Selain AKSIS, DPPKB juga menyiapkan Sekolah Lansia, bagian dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program akan berjalan selama satu tahun dan ditutup dengan prosesi wisuda. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pelatihan keterampilan, dan edukasi agar peserta tetap produktif. Pelaksanaan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim melalui fasilitas pendidikan nonformal seperti SKB dan PKBM. Tahap awal dipusatkan di Kecamatan Sangatta Utara sebelum diperluas ke kecamatan lain.
Tak hanya itu, DPPKB juga akan memperluas Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan di Kutim. Mulai 2026, instansi ini untuk pertama kalinya menerima mandatori anggaran pendidikan, yang menjadi pendorong ekspansi program tersebut. Seluruh inisiatif tersebut, menurut Junaidi, mendukung program unggulan Bupati Kutim, terutama di sektor pendidikan nonformal, percepatan penurunan stunting, dan penanganan kemiskinan.
Junaidi menegaskan, mulai tahun depan seluruh pelatihan kader tidak lagi dipusatkan di hotel, melainkan dilaksanakan per kecamatan atau minimal per zona. Langkah ini diambil agar kegiatan lebih dekat dengan masyarakat dan memungkinkan kolaborasi langsung dengan perangkat daerah maupun perusahaan. “Kami ingin semua layanan dan pelatihan tepat sasaran. Pendekatannya harus langsung ke masyarakat agar hasilnya nyata,” ucapnya. (ADV/ProkopimKutim/KN)
