KALTIMNUSANTARA.COM- Serapan anggaran untuk dana Bantuan Sosial dinilai rendah. Tercatat pada 2022 lalu hanya terealisasi sebanyak 53,33 persen.
Hal itu pun menjadi sorotan Anggota DPRD Bontang belum lama ini. Perwakilan Fraksi PKS Abdul Malik menyayangkan rendahnya serapan bansos.
Padahal, masyarakat pastinya sangat membutuhkan uluran tangan Pemkot Bontang ditengah gempuran pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, realisasi penerima bansos tak mencapai setengah dari perkiraan. Sehingga, berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Kenapa bisa rendah. Padahal di Bontang ini juga banyak warga yang butuh Bansos,” kata Abdul Malik.
Dia menuturkan, seharusnya opd yang membidangi penyaluran Bansos dapat melakukan koordinasi mengenai hambatan yang dihadapi.
” Jadi berkoordinasi lah apabila terjadi kendala pada administrasi calon penerima bansos,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bontang Najirah menjelaskan, ada dua OPD yang dialokasi menggunakan anggran tersebut.
Pertama, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM) Bontang. OPD ini menyalurkan BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember.
Dirinya juga membeberkan dari belanja tersebut. Terinci Kan untuk BLT senilai Rp 4,681 miliar, terealisasi Rp2,765 miliar atau setara dengan 56,87 persen.
“Artinya ada alasan kenapa tidak tersalurkan. Karena untuk Bansos juga ada bagian yang memang dalam situasi mendesak,” terang Najirah.(Akbar/ADV/DPRD)
