Samarinda – Gagasan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pembahasan di tingkat kementerian.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan usulan dan menyerahkan dokumen desain engineering detail (DED) kepada pemerintah pusat, namun proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjelaskan bahwa proyek jembatan tersebut berada di bawah wewenang langsung pemerintah pusat.
Dalam pengusulan sebelumnya, desain awal dinilai belum memadai karena tidak memperhitungkan aspek teknis penting, salah satunya terkait tinggi jembatan yang dinilai terlalu rendah untuk dilewati kapal berukuran besar.
“Dalam desain sebelumnya, terdapat kendala teknis terkait ketinggian jembatan, sehingga kapal dengan dimensi besar tidak memungkinkan untuk melintas di bawahnya,”ungkap Wagub Seno.
Permasalahan tersebut membuat Pemprov Kaltim mengusulkan agar Kementerian terkait melakukan perombakan desain.
Hingga kini, belum ada keputusan mengenai model jembatan yang akan digunakan, termasuk kemungkinan opsi jembatan dengan sistem buka-tutup seperti yang diterapkan di San Francisco, Amerika Serikat.
Meski sudah terdapat Jembatan Pulau Balang yang dapat menjadi penghubung antara Balikpapan dan PPU, masyarakat di wilayah tersebut masih banyak yang menggunakan transportasi laut seperti kapal kayu, speedboat, maupun kapal feri.
Hal ini menunjukkan masih perlunya akses darat langsung yang lebih efisien.
“Kami tentu mengharapkan adanya jembatan yang langsung menghubungkan kedua wilayah. Namun di sisi lain, kita juga sudah memiliki Jembatan Pulau Balang,”tutur Wagub Seno lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa meskipun Jembatan Pulau Balang berada dekat dengan wilayah Penajam, tetap diperlukan infrastruktur tambahan berupa jembatan lain di kawasan Buluminung agar konektivitas darat lebih maksimal.
Oleh karena itu, gagasan membangun jembatan langsung dari Balikpapan ke PPU di kawasan Teluk Balikpapan masih dianggap relevan dan sangat dibutuhkan.
Namun hingga kini, belum ada pembicaraan lanjutan secara resmi antara pemerintah pusat dan daerah.
Realisasi pembangunan jembatan ini masih menunggu kesepakatan bersama dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat.
“Tentu hal ini masih akan kami bahas lebih lanjut dengan pemerintah pusat, apakah akan menggunakan konsep yang lama atau alternatif lain yang lebih memungkinkan,” tutup Wagub Seno.
(adv/diskominfokaltim).
