KALTIMNUSANTARA.COM, – Sejak 15 Oktober 2022 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda tengah melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan mendatangi warga Kota Tepian dari rumah ke rumah.
Sebanyak 1.327 petugas yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas dan koordinator kecamatan, melakukan pendataan ke 259 ribu kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda.
Pendataan yang bertujuan menampilkan data keluarga miskin ekstrem, tidak mampu, kurang mampu, maupun usaha kecil serta koperasi yang dirasa perlu untuk ditingkatkan ini akan berlangsung sampai 14 November 2022 mendatang.
Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, menerima petugas BPS Samarinda yang tengah melakukan pendataan awal Regsosek di rumah jabatannya di Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Jumat, 21 Oktober 2022.
Kepada awak media, Rusmadi menuturkan, Regsosek yang bertujuan menghimpun satu data untuk Indonesia ini memang ditunggu-tunggu Pemkot Samarinda. Sebab, hasil pendataan nantinya akan bersinggungan langsung dengan realisasi sejumlah program perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Walaupun pemkot sendiri sudah mengumpulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi dari Regsosek ini tujuannya untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Rusmadi, pendataan tersebut penting dilakukan karena turut pula menunjang program Social Security Number (SSN) Pemkot Samarinda.
“kita punya program 10.000 wirausaha baru, dengan Regsosek ini saya kira jadi sangat strategis,” paparnya.
Rusmadi menambahkan, pendataan yang dilakukan BPS menyasar per kartu keluarga (KK). BPS disebutnya memiliki peta dengan teknologi geospasial, sehingga akan akurat jika ingin melihat jumlah warga miskin di Samarinda. Terlebih, pendataan dilakukan ‘door to door’ yang membuktikan langsung keluarga tersebut kurang mampu atau tidak.
“Walaupun tadi disampaikan, hasil pendataan akan disampaikan saat proses konsultasi publik,” ujar Rusmadi.
“Karena kadang-kadang kita melihat fisik bangunan oke, tapi masuk keluarga tidak mampu. Mungkin suaminya jadi tumpuan keluarga kemudian meninggal dunia, tidak antisipasi, tidak ada usaha, bisa jadi jatuh miskin. Saya menemukan keluarga seperti itu. Nah, RT menjadi kunci dalam rangka membantu kita untuk Regsosek ini,” paparnya.
Kepala BPS Samarinda, Roosinawati tak menampik adanya kendala sejak pendataan Regsosek ini berjalan. Kendati begitu, pihaknya berupaya untuk melakukan upaya persuasif dengan mendatangi warga termasuk ketua RT di hari libur.
“Harus buat janji dulu. Begitu juga bagi keluarga-keluarga yang mau didata. Karena masih ada yang belum bisa ketemu,” ucapnya.
Adapun data yang dihimpun selama Regsosek ini, akan dibahas dalam konsultasi publik pada triwulan III tahun 2023 mendatang.
“Jadi semua keluarga akan dilakukan geo tagging. Bagi warga miksin dan sangat miskin akan ada foto khusus dan indikator atau keterangan tertentu.
“Jika tidak hanya geo tagging tempat tinggal saja. Siapa tahu, saat geo tagging masuk dalam kategori miskin, melalui hasil forum konsultasi publik menjadi tidak miskin,” jelasnya. (ADV)
