SANGATTA — Upaya mendorong transformasi hijau dan kemandirian ekonomi di wilayah tambang kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menekankan pentingnya menyiapkan masa depan ekonomi masyarakat sejak aktivitas pertambangan masih berjalan.
Seminar turut dihadiri Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Tri Winarno secara daring, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional Sudirman Widhy Hartono, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha pertambangan, dan mahasiswa.
Kegiatan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, itu menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) sektor batu bara pertama di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan, keberlanjutan tambang bukan hanya isu pascaoperasional. Ia mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia gagal memetik manfaat jangka panjang dari sektor pertambangan karena minimnya perencanaan transformasi ekonomi.
“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan void tambang PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan sebagai sumber air baku bagi warga, yang menurutnya menjadi bukti bahwa ruang bekas tambang dapat digunakan secara produktif dan berkelanjutan.
Ardiansyah berharap seminar nasional menghasilkan rekomendasi dan aksi nyata untuk memperkuat implementasi ESG di sektor pertambangan batu bara. Ia juga menyinggung arah kebijakan nasional menuju transisi energi dan penghentian bertahap batu bara pada 2040, yang menjadi momentum penting bagi Kutim untuk menyiapkan model pembangunan yang lebih hijau dan inklusif.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Tri Winarno mengapresiasi langkah Kutim menyusun standar ESG daerah. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan. “ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menyebut penyusunan standar ESG Kutim sebagai langkah strategis membangun praktik pertambangan beretika. “Kunci keberhasilan pascatambang adalah kolaborasi dan konsistensi. ESG adalah investasi sosial jangka panjang,” ujar Sudirman. (ADV/ProkopimKutim/KN)
