BONTANG– DPRD Kota Bontang meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) merespon cepat temuan wali kota Neni Moernaeni terkait adanya warga yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengaku jemput bola menjadi solusi untuk memastikan program BLT ini bisa segera dinikmati warga.
Setiap temuan mustinya bisa diakomodir oleh OPD teknis. Tidak menunggu ada laporan pimpinan baru OPD ini akan bekerja. Ini menandakan adanya komunikasi terbatas.
“Harusnya langsung direspon. Datangi rumahnya dan bantu proses pencairannya,” kata Heri pada Selasa (5/5/2026).
Lebih lanjut beberapa pekan lalu Komisi A juga turut melakukan sidak ke penerima manfaat BLT. Fakta di lapangan memang penerima dibantu untuk melakukan proses pencairan.
Mereka membawa bukti chat ke Bank untuk mendapatkan Virtual Account. Setelah itu warga bisa langsung mendatangi bank dan mengurus segala syarat mendapatkan Rp300 ribu BLT per bulan per jiwa.
“Kami ingin sistem pencairan bisa lebih cepat,” Sambungnya.
Diketahui, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menemukan seorang anak disabilitas di Kelurahan Tanjung Laut Indah yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Senin (4/5/2026).
Temuan itu terjadi saat Neni mengunjungi salah satu rumah warga di RT 18 Tanjung Laut Indah. Dalam kunjungan tersebut, ia mendapat informasi bahwa Noor Saibah, anak penyandang disabilitas di keluarga tersebut, belum menerima bantuan sosial pendidikan yang semestinya diperoleh.
Padahal, anak tersebut seharusnya berhak atas bantuan pendidikan sebesar Rp300 ribu per bulan. Hingga awal Mei, bantuan itu disebut belum diterima selama lima bulan terakhir.
Mendapati informasi tersebut, Neni langsung menghubungi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) untuk meminta penjelasan.
“Ini sudah lewat April, kenapa masih ada yang belum menerima? Apa kendalanya?” tegas Neni saat melakukan sambungan telepon dengan Kepala Dinsos-PM.
