ANGATTA – Pembangunan jaringan listrik desa (LISDES) di Kutai Timur (Kutim) kembali dihadang persoalan sosial dan keterbatasan akses menuju lokasi pekerjaan. PLN melaporkan adanya penolakan sebagian warga terhadap penebangan tanaman di jalur jaringan serta kesulitan mobilisasi material dan alat berat ke sejumlah desa yang menjadi sasaran pembangunan.
Kendala tersebut disampaikan dalam surat resmi PLN bernomor 0075/STH.01.01/F14060000/2025, yang dikirimkan kepada Bupati Kutim dan ditembuskan kepada Wakil Bupati, Kabag SDA Setkab, serta camat di empat kecamatan. PLN menegaskan, hambatan sosial dan teknis ini perlu segera ditangani melalui kolaborasi lintas sektor agar proyek strategis tersebut tidak tertunda.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Kutim, Arief Nur Wahyuni, mengatakan surat tersebut merupakan permohonan dukungan resmi dari PLN untuk mempercepat penyelesaian persoalan lapangan. “PLN meminta dukungan penuh pemerintah daerah, terutama terkait percepatan akses dan penanganan kendala sosial yang masih muncul di beberapa titik,” tegasnya.
Adapun desa yang menjadi target pembangunan jaringan listrik meliputi Beno Harapan, Mawai Indah, dan Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar; Persiapan Tepian Raya dan Tepian Madani di Bengalon; Mulupan dan Senambah di Muara Bengkal; serta Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, Pelawan, Peridan, Saka, dan Tepian Terap di Sangkulirang.
Sejumlah warga di beberapa desa disebut masih menolak penebangan tanaman yang berada di jalur instalasi kabel dan tiang listrik. Padahal, jalur tersebut menjadi koridor utama bagi pembangunan jaringan. “Masih ada warga yang belum bersedia tanamannya ditebang. Ini menjadi salah satu hambatan paling krusial,” jelas Arief berdasarkan laporan PLN.
Selain itu, kondisi geografis dan akses yang terbatas turut memperlambat mobilisasi material dan alat berat ke lokasi pekerjaan, terutama di desa yang berada jauh dari pusat kecamatan. Hal ini berpotensi menggeser timeline pekerjaan apabila tidak ditangani segera.
PLN berharap pemerintah daerah dapat membantu pendekatan sosial, termasuk melalui camat dan pemerintah desa, untuk memastikan jalur pekerjaan aman dan bebas hambatan. Peran aktif perangkat daerah dinilai sangat menentukan kelancaran proyek ini.
Meski menghadapi berbagai tantangan, PLN tetap menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Kutim yang selama ini membantu upaya percepatan pemerataan listrik di wilayah pedalaman. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut demi mewujudkan “Kutai Timur Terang” dan mendukung agenda nasional pemerataan energi hingga ke pelosok Nusantara. (ADV/ProkopimKutim/KN)
