KALTIMNUSANTARA.COM- Soal kekosongan jabatan Wawali Kota Balikpapan, telah menimbulkan dampak buruk terhadap proses pembangunan kota Balikpapan. Hal ini disampaikan oleh Heri Sunaryo Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan melalui keterangan tertulisnya ke jurnalis Kaltimnusantara.com
Dalam keterangan tertulisnya, Heri Sunaryo menyampaikan bahwa perlu dipahami bahwa Walikota dan Wakil Walikota itu merupakan jabatan politis yang sangat strategis dan menyenangkan. Karena mereka digaji dan diberi tunjangan, insentif miliaran dengan berbagai fasilitas yang serba mewah.
“Soal jabatan jabatan Walikota dan Wakil Walikota itu merupakan jabatan politis yang sangat strategis dan menyenangkan apalagi mereka di gaji dan mendapatkan tunjangan dan bahakan insentif serba mewah ” Papar Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan
Lebih lanjut Heri Sunaryo menyinggung bahwa Kota Balikpapan saat ini seperti kehilangan arah, bukan hanya soal kekosongan jabatan Wawali namun beberapa jabatan seperti kepala dinas di gonta-ganti semaunya pun sudah menjadi soal dan mendapat teguran terbuka dari DPRD kota Balikpapan.
sebut saja kepala dinas Dispenda, Disperkim, BPBD, yang sampai saat ini menjelang tahun terakhir jabatan Walikota masih PLT, kemudian dinas PU yg baru saja beberapa bulan terisi yg sebelumnya kosong dijabat oleh PLT sekretaris PU, kemudian contoh lain kosongnya direktur utama PDAM yang sampai saat ini menjelang akhir jabatan walikota juga masih kosong.
Sebenarnya aturan tahapan pengisian kursi Wawali Balikpapan ini sangat jelas bisa kita lihat di UU 10/2016 pasal 176, “menyebutkan pengisian jabatan wawali kota berdasarkan usulan partai politik dan gabungan partai politik pengusung”. “Gabungan partai tersebut jelas semua Partai yang duduk di DPRD kota Balikpapan” Pungkas Pria Berkacamata itu.
Kembali Heri juga meragukan kinerja para politisi di DPRD kota Balikpapan, terkait pemilihan Wawali ini, banyak kejanggalan yang aneh, seolah seperti sudah kehilangan rasa malu. Bagaimana tidak? Heri membuka singkat kronologis paska Walikota Balikpapan diliantik.
“sama -sama kita ketahui bahwa sejak bulan mei 2021 Walikota Balikpapan dilantik tanpa Wakil, kemudian terbentuknya Pansus pemilihan Wawali pada Mei 2022 terkait Tatib pemilihan Wawali Nomor 1/2020, di bulan september 2022 tatib pemilihan Wawali baru selesai, kemudian muncul dua nama dari partai pengusung telah dipilih melalui Walikota” Terangnya.
Di Oktober 2023 ini dua nama diserahkan kembali Ke DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna, dua nama itu salah satunya yaitu Budiono. Diwaktu yang sama Budiono tidak mengakui kalau dirinya mengundurkan diri, namun dirinya mengatakan bahwa rekomendasi partainya telah dicabut, dan beliau harus taat atas perintah partai.Hingga saat ini kursi Wawali kota Balikpapan masih kosong, ada apa ini?
Jurnalis Kaltimnusantara.com
