KALTIMNUSANTARA.COM- Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam di hadapan pejabat teras Pemkot melayangkan kekecewaannya saat berada di Pendopo Wali Kota, Senin (28/3/2022).
Andi Faizal merasakan geram lantaran Pemkot selalu tidak konsisten dalam menjabarkan sebuah usulan pembangunan ke publik.
Pasalnya, dokumen APBD disepakati bersama baik melalui Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Bahkan dokumen itu bersifat sakral dan tidak bisa dirubah sepihak.
“Setiap rencana pembangunan Pemkot selalu di tanggapi lain oleh DPRD dan jadinya hanya debat kusir saja. Padahal semua rencana pembangunan sudah disepakati bersama,” kata Andi Faizal, Senin (28/3/2022).
Menurut Politisi Golkar ini, DPRD selalu memiliki notulensi dan landasan yang kuat dalam mengeluarkan pandangan. Apalagi, terkait rencana pembangunan yang sudah memiliki nilai anggaran.
Bahkan, acap kali Pemkot Bontang memberikan kesimpulan sendiri tanpa melalui persetujuan perihal jumlah maksimal anggaran yang diperuntukkan setiap pembangunan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan rencana pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik. Dimana dalam dokumen APBD disepakati alokasi senilai Rp 17 miliar. Namun, belakangan angka itu membengkak menjadi Rp 60 miliar.
Pembengkakan itu pun disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), walhasil mereka meminta pengkajian ulang soal rencana pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar.
“Ada bu Sekda, saya minta pintar-pintar dalam memanfaatkan anggaran. Kalaupun dengan pagu anggaran misalnya Rp 17 miliar tinggal di carikan siapa konsultan yang bisa membangun dengan nominal yang sudah ditetapkan,” ucap Andi Faiz.
Selain itu, sorotan DPRD Bontang juga muncul di rencana kedua yaitu membangun replika Istana Kerajaan Kutai.
Dimana kesepakatan awal anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 10 miliar. Tetapi, membengkak menjadi Rp 25 miliar lebih.
“Harusnya Pemkot komitmen, jangan mengambil kesimpulan diluar hasil kesepakatan. Kan pasti muncul pertanyaan kok tidak konsisten,” ucapnya.
Menyikapi sorotan tajam Ketua DPRD, Wali Kota Bontang sedikit adem dengan menjelaskan soal rencana Pemkot selalu berlandaskan perencanaan.
Meski begitu Basri justru mempertanyakan apakah DPRD salah menafsirkan dari rencana pembangunan tersebut.
Contohnya, sebelum melaksanakan pembangunan fisik mesti ada perencanaan untuk mengetahui nilai anggarannya.
“Kita sesuaikan perencanaan mungkin menelan anggaran Rp 60 miliar. Terus Pemkot hanya bisa mengalokasikan Rp 17 miliar tentunya angka itu kurang. Makanya nanti kita bangun bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” sebut Basri.
Kemudian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menanggapi perihal pembangunan replika Kerajaan Kutai. Dari estimasi memang bernilai Rp 25 miliar, hanya saja keuangan daerah hanya sanggup Rp 10 miliar.
Dengan kondisi tersebut tentu dirinya akan meminta bantuan kepada setiap perusahaan yang bermukim di Kota Bontang.
Tujuannya gotong royong membangun salah satu yang akan menjadi destinasi wisata budaya.
Soal sorotan DPRD Bontang, Basri anggap nilai proyek itu tidak berubah. Dirinya nilai DPRD hanya kurang memahami saja, karena tidak mungkin ada perencanaan yang keliru. Didalam dokumen APBD juga tidak bersifat sakral.
Karena ada namanya APBD yang mendahului perubahan. Yang terpenting kesepakatan harus didapatkan.
Namun, menurutnya langkah itu tidak mungkin berjalan karena saat ini masih dalam tahap evaluasi.
”Tidak masalah yang penting kesepakatan itu ada. Saya rasa tidak apa-apa kritik DPRD itu tentu akan berdampak baik bagi kemajuan Kota Bontang,” pungkasnya.
