SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertegas komitmennya dalam memperbaiki sistem pendidikan melalui dukungan terhadap perubahan sistem evaluasi pendidikan nasional.
Fokus kebijakan tak lagi terpaku pada angka hasil ujian, melainkan pada kualitas proses belajar secara keseluruhan.
Alih-alih mempertahankan model penilaian berbasis hasil akhir seperti Ujian Nasional, Kaltim siap mengimplementasikan pendekatan baru yang menekankan penilaian menyeluruh.
Model ini dirancang untuk menilai aspek yang lebih luas, termasuk kemampuan akademik siswa, kompetensi guru, kesiapan sarana pendidikan, serta keterlibatan lingkungan belajar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa transformasi sistem penilaian ini adalah bagian dari upaya membangun pendidikan yang lebih adil dan partisipatif.
“Pendidikan bukan sekadar tanggung jawab guru dan siswa. Ini ekosistem. Penilaian pun harus mencerminkan proses pembelajaran secara utuh – dari kesiapan guru, kurikulum, fasilitas, hingga dukungan keluarga dan masyarakat,”jelas Sri pada Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, mengukur keberhasilan pendidikan semata-mata dari nilai ujian adalah pendekatan lama yang tidak lagi relevan dalam konteks tantangan pendidikan masa kini.
Dibutuhkan sistem penilaian yang memberi ruang pada pemerataan mutu pendidikan, bukan sekadar memetakan peringkat antar wilayah.
Salah satu terobosan yang kini disiapkan adalah penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari evaluasi nasional yang lebih komprehensif.
Penilaian ini dirancang untuk menangkap dinamika pendidikan di berbagai jenjang dan wilayah, tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga kepada tenaga pendidik dan infrastruktur pendukungnya.
Kaltim juga memperkuat intervensi kebijakan di sektor pendidikan melalui berbagai program strategis, seperti jaminan akses pendidikan tinggi bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu.
Bagi Sri Wahyuni, investasi di bidang pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah jangka panjang.
“Kami ingin pendidikan di Kaltim tidak hanya berkualitas, tapi juga inklusif dan merata. Semua anak berhak mendapat kesempatan belajar dengan dukungan yang sama, tanpa terkendala latar belakang ekonomi atau geografis,”tegasnya.
Perubahan sistem evaluasi ini diharapkan mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas, untuk lebih aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada masa depan.
Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan yang lebih manusiawi, Kaltim ingin memastikan bahwa sistem pendidikan yang dibangun tidak hanya mencetak lulusan cerdas, tetapi juga menciptakan generasi yang tangguh, kritis, dan siap menghadapi perubahan zaman.
(adv/diskominfokaltim).
