SAMARINDA – Tata kelola pemerintahan yang efektif di Kalimantan Timur semakin menuntut adanya kemitraan strategis antara dua pilar utama daerah: pemerintah provinsi dan DPRD.
Bukan sekadar koordinasi teknis, namun kolaborasi menyeluruh dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa sinkronisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan prasyarat mutlak agar agenda pembangunan tidak terjebak dalam pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, DPRD sebagai representasi langsung masyarakat memiliki peran vital dalam menyalurkan aspirasi yang mereka serap saat masa reses.
Namun, peran itu tidak cukup jika tidak ditanggapi dengan aksi nyata oleh eksekutif.
“Informasi dari DPRD bukan sekadar catatan. Itu adalah refleksi kondisi nyata masyarakat di lapangan. Pemerintah harus hadir untuk mengelola informasi tersebut menjadi kebijakan yang solutif,”ujar Sri pada Minggu (25/5/2025).
Ia menambahkan, komunikasi dua arah antara Pemprov dan DPRD tidak hanya soal menyepakati agenda, tetapi juga menyamakan persepsi terhadap arah dan prioritas pembangunan.
Meski pembahasan awal masih bersifat umum, pola dialog yang terbentuk akan menjadi fondasi penting dalam membangun perumusan kebijakan sektoral yang lebih tajam dan berdampak.
Langkah awal ini dinilai penting untuk membentuk kerangka kerja kolaboratif yang kuat.
Ke depan, kedua lembaga diharapkan dapat memperdalam diskusi tematik yang menyentuh isu-isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Kita ingin mendorong perumusan kebijakan yang tidak hanya memenuhi target pembangunan, tetapi juga menjawab harapan konkret masyarakat di lapangan,”sambungnya.
Kesepahaman untuk menjaga jalur komunikasi terbuka antara Pemprov dan DPRD menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial.
Dengan memperkuat sinergi ini, Kalimantan Timur diyakini mampu merancang kebijakan yang tidak hanya baik secara teknokratis, tetapi juga relevan secara sosial dan politik.
(adv/diskominfokaltim).
