SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan urgensi normalisasi Sungai Mahakam sebagai langkah krusial dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di wilayahnya.
Permintaan ini muncul menyusul banjir besar yang kembali melanda Kota Samarinda dan Mahakam Ulu, yang disebut makin parah akibat pendangkalan aliran sungai utama.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa banjir bukan lagi sekadar persoalan curah hujan tinggi, namun sudah menjadi bukti kegagalan sistem tata kelola air yang belum terselesaikan selama puluhan tahun.
Ia menilai Sungai Mahakam, sebagai jalur utama aliran air menuju laut, kini tak lagi mampu menampung debit air secara optimal karena sedimentasi berat yang belum pernah ditangani secara serius.
“Sungai Mahakam sudah lebih dari dua dekade tidak dikeruk. Akibatnya, air meluap dan merendam pemukiman setiap kali hujan deras dan air laut pasang,” ujar Seno Aji, menekankan bahwa solusi nyata dari pemerintah pusat sudah sangat mendesak pada Kamis (29/5/2025).
Tak hanya di Samarinda, kondisi serupa bahkan lebih parah terjadi di Mahakam Ulu. Banjir merendam lima kecamatan dengan ketinggian air mencapai empat meter.
Akses warga terputus, sementara pasokan logistik terganggu, memperparah dampak sosial dari bencana ini.
Menurutnya, peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah disampaikan sejak akhir Mei.
Namun karena buruknya sistem drainase dan tidak adanya pengerukan sungai secara berkala, banjir tidak dapat dihindari.
“Setiap tahun kita menghadapi bencana yang sama, tapi langkah struktural tidak kunjung dilakukan. Ini saatnya bergerak dengan program nyata, bukan hanya respons darurat,”tegasnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Pemprov Kaltim mendorong sinergi lintas sektor untuk melakukan revitalisasi sistem pengelolaan air.
Mulai dari pengerukan Sungai Mahakam, penataan ulang drainase perkotaan, hingga perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap risiko banjir.
“Kita tidak bisa biarkan masyarakat terus menjadi korban. Dibutuhkan kemauan politik dan komitmen bersama agar banjir tidak lagi jadi rutinitas tahunan,”tutup Seno Aji.
(adv/diskominfokaltim).
