SAMARINDA — Laporan kehilangan barang di lokasi parkir resmi tidak boleh berakhir dengan saling melempar tanggung jawab. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah dan pengelola memperjelas mekanisme pengaduan sebelum sistem parkir berlangganan diterapkan.
Menurut Deni, kualitas penanganan keluhan menjadi bagian penting dari pelayanan kepada pengguna kendaraan. Masyarakat yang telah membayar parkir membutuhkan kepastian bahwa laporan mereka ditindaklanjuti.
Keluhan kehilangan helm menjadi salah satu persoalan yang disorotinya. Ia menilai kejadian tersebut dapat mengurangi kepercayaan warga terhadap pengelolaan parkir, terlebih ketika pemerintah hendak memberlakukan skema berlangganan.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” ujar Deni, Senin (12/10/2026).
Untuk mendukung penanganan laporan, Deni mendorong pemasangan kamera pengawas di setiap lokasi parkir resmi. CCTV dinilai dapat membantu pemantauan aktivitas sekaligus penelusuran apabila terjadi kehilangan barang.
Namun, perangkat itu harus dipastikan berfungsi dan terpantau. Pemerintah bersama pengelola perlu memastikan keberadaannya benar-benar mendukung pengawasan di lapangan.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” katanya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai pembaruan sistem parkir perlu mencakup kesiapan fasilitas dan pelayanan. Kemudahan pembayaran maupun peningkatan penerimaan daerah harus disertai perhatian terhadap keamanan kendaraan dan barang milik pengguna.
Karena itu, persiapan parkir berlangganan diharapkan menjadi kesempatan untuk membenahi hubungan pelayanan antara juru parkir, pengelola, dan masyarakat. Kejelasan tindak lanjut pengaduan diperlukan agar pengguna tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan.
Deni berharap pengawasan yang efektif dan penanganan keluhan yang tertib dapat memperkuat kepercayaan warga. Dengan begitu, kewajiban membayar parkir diimbangi layanan yang lebih aman dan nyaman. (Adv)
