SAMARINDA – Berkurangnya rapat dan kegiatan pemerintah di hotel membawa dampak lebih luas daripada sekadar menurunkan tingkat hunian. Restoran, jasa transportasi, penyedia perlengkapan acara, hingga tenaga kerja harian ikut menghadapi penyusutan permintaan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi kebijakan efisiensi anggaran. Sejumlah agenda yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini dikurangi atau dipindahkan ke kantor pemerintahan.
“Efisiensi anggaran sangat terasa. Kegiatan yang biasanya digelar di hotel sekarang banyak dikurangi,” ujar Helmi, Selasa (13/10/2026).
Hingga September 2026, realisasi pendapatan dari sektor hotel dan restoran tercatat sekitar Rp160 miliar. Sebagai perbandingan, data tahun anggaran 2025 mencantumkan target pendapatan sekitar Rp200 miliar.
Helmi menilai angka tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi sektor perhotelan dan restoran di tengah pengetatan belanja. Selama ini, agenda pemerintahan menjadi salah satu sumber permintaan terhadap ruang pertemuan, kamar, konsumsi, dan berbagai layanan pendukung.
Ketika kegiatan berkurang, dampaknya tidak berhenti pada perusahaan pengelola hotel. Pelaku usaha makanan dan minuman, penyedia dekorasi, jasa transportasi, pekerja lepas, serta sektor pendukung lainnya juga kehilangan sebagian pasar.
Menurut Helmi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu kebijakan fiskal dapat menimbulkan efek berantai terhadap ekonomi daerah. Pemerintah perlu menghitung dampak penghematan terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, keterbatasan kemampuan keuangan membuat pemerintah daerah tidak memiliki ruang sebesar sebelumnya untuk menjalankan program yang dapat menggerakkan sektor jasa.
Helmi karena itu berharap pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan Transfer ke Daerah. Dukungan fiskal yang memadai diperlukan agar pemerintah daerah tetap mampu membiayai program prioritas dan menjaga perputaran ekonomi.
“Jika kondisi keuangan daerah membaik, aktivitas pemerintah bisa meningkat kembali. Dampaknya tentu akan dirasakan hotel, restoran, dan sektor jasa lainnya,” jelasnya.
Meski berharap kapasitas fiskal daerah menguat, Helmi mengingatkan pelaku usaha agar tidak sepenuhnya menunggu belanja pemerintah pulih. Industri hotel dan restoran perlu memperluas pasar serta menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan kondisi ekonomi.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun kebijakan berdasarkan keadaan riil yang dihadapi pelaku usaha. Bapenda, Disporapar, dan perangkat daerah terkait perlu memetakan tingkat hunian, perkembangan pendapatan, jumlah tenaga kerja, serta kemampuan usaha bertahan.
Data tersebut dibutuhkan agar kebijakan peningkatan pendapatan daerah tetap proporsional dan tidak menambah beban sektor yang sedang mengalami penurunan permintaan.
Helmi menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan hotel dan restoran berarti turut melindungi ekosistem ekonomi di sekitarnya. Sektor tersebut bukan hanya menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menghidupkan berbagai usaha pendukung. (Adv)
