SAMARINDA – Pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan dan meningkatkan jumlah produksi, tetapi usahanya tetap sulit berkembang apabila tidak memiliki akses pasar. Kondisi inilah yang dinilai perlu dijawab dalam program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah perlu mengalihkan fokus dari program yang bersifat sesaat menuju pendampingan usaha secara menyeluruh.
“Penguatan UMKM harus mengubah pola pemberdayaan. Bukan hanya pelatihan dan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pembeli, modal, tempat usaha, standar produk, dan kepastian usaha,” ujar Iswandi, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, pelatihan tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Namun, kegiatan tersebut harus diikuti langkah lanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat menghasilkan pendapatan.
Kepastian pembeli menjadi salah satu persoalan utama. Pelaku UMKM dapat menghasilkan barang dalam jumlah lebih banyak, tetapi peningkatan produksi tidak akan memberikan manfaat apabila produk gagal terserap pasar.
Iswandi meminta pemerintah membantu membuka jaringan penjualan sekaligus mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli. Pendampingan pemasaran perlu berjalan beriringan dengan kemudahan memperoleh modal dan ruang usaha.
Pemenuhan standar produk juga harus menjadi bagian dari program. Kualitas, kemasan, legalitas, dan kemampuan menjaga konsistensi produksi menentukan peluang produk lokal memasuki pasar yang lebih luas.
Menurut Iswandi, pendampingan tidak boleh berakhir setelah sertifikat pelatihan dibagikan atau bantuan diserahkan. Pelaku usaha masih membutuhkan dukungan ketika mengelola pembiayaan, memperbaiki produk, menyusun strategi pemasaran, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu melibatkan lembaga pembiayaan, pengelola pasar, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam satu ekosistem pemberdayaan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan modal, peningkatan mutu, ruang usaha, dan pemasaran. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku UMKM tidak dibiarkan menyelesaikan setiap hambatan secara mandiri.
Iswandi menilai pemerintah juga perlu mengubah indikator keberhasilan program. Banyaknya kegiatan, peserta, atau bantuan yang disalurkan belum cukup menggambarkan perkembangan UMKM.
Keberhasilan seharusnya terlihat dari bertambahnya transaksi, meningkatnya pendapatan, meluasnya pasar, keberlanjutan produksi, dan terciptanya lapangan pekerjaan.
Dengan pola tersebut, pemberdayaan UMKM di Samarinda diharapkan tidak sekadar menghasilkan pelaku usaha yang terampil, tetapi juga usaha yang mampu bertahan dan tumbuh. (Adv)
