KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pengaturan arus kas atau cash flow daerah untuk mengantisipasi potensi keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga. Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan ritme pengeluaran terhadap penerimaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, pemerintah daerah belum dapat memastikan seluruh hak penerimaan daerah akan masuk secara penuh sesuai perencanaan anggaran.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal pembayaran berbagai kewajiban pemerintah, termasuk kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan pekerjaan.
“Terkait potensi adanya utang kepada pihak ketiga, tentu kemungkinan itu tetap ada. Sebab proses pencairan dan penganggaran tentu didasarkan pada asumsi bahwa kita dapat melakukan pembayaran apabila dana yang menjadi hak daerah sudah masuk,” tutur Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri telah menginstruksikan agar setiap penerimaan dan kebutuhan belanja dipetakan secara terperinci.
Sunggono menjelaskan, pemetaan tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah kewajiban dan prioritas pembiayaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengeluaran dapat disesuaikan berdasarkan urutan kebutuhan serta ketersediaan dana.
Ia mengaku telah diminta menyusun daftar kebutuhan pembiayaan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai kewajiban yang harus dipenuhi ketika penerimaan daerah masuk.
“Saya diminta menyusun daftar kebutuhan karena kita memiliki sejumlah prioritas pembiayaan yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengaturan arus kas menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada besaran anggaran yang telah direncanakan, tetapi juga harus memperhitungkan realisasi penerimaan yang tersedia.
Karena itu, setiap pengeluaran perlu dikendalikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program dan kewajiban pembayaran tidak menimbulkan beban yang melampaui kapasitas anggaran.
Sunggono berharap melalui pemetaan kebutuhan dan pengaturan arus kas tersebut, pengelolaan keuangan Pemkab Kukar dapat berjalan lebih terukur. Dengan begitu, berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga, dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran. (Adv)
