KALTIMNUSANTARA.COM- – Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melihat beberapa kendala dalam serapan anggaran pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Ia mengungkapkan banyaknya kegiatan kecil yang menyulitkan pelaksanaan dan anggaran bagi beberapa OPD di Kaltim
Salah satu permasalahan yang dihadapi OPD di Kaltim,
“Harusnya, tiap tiga bulan semua OPD diminta mengajukan anggaran berapa. Contoh bulan pertama, butuh sekian, anggaran berapa butuh sekian, ternyata banyak yang tidak bisa. Mereka semestinya merealisasikan 20 persen, tapi cuma bisa 10 persen,” jelas Akmal Malik, pada Selasa (21/11/2023).
Pemprov Kaltim akan menerapkan system dalam anggaran seperti kesesuaian antara rencana dan realisasi. Agar tidak ada silpa bagi OPD.
“Kami orientasi pada pelaksana urusan, harusnya berorientasi pada program prioritas. Dia harus fokus ke situ saja, sehingga alokasi dana lebih fokus ke sana,” lanjutnya.
Setiap OPD yang masih berada di zona merah. Akmal menyebutkan akan membentuk tim khusus dalam mengawal dan penyerapan anggarannya.
“Kami akan bentuk tim khusus yang terdiri dari keuangan, biro hukum, bapedda, serta sekretariat dan internal, untuk mengawal mereka dari perencanaan,” pungkasnya. (Ama/adv/DiskominfoKaltim)
