KALTIMNUSANTARA.COM- Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyebutkan perjuangan akuisisi Kampung Sidrap melalui jalur hukum adalah jalan terakhir.
Kepada awak media dirinya meminta agar masyarakat bisa mendukung terus upaya yang dilakukan. Agar 3 ribuan masyarakat Kampung Sidrap bisa mendapatkan perhatian pembangunan dari Pemkot Bontang.
“Ini adalah langkah terakhir. Kita minta doanya agar dapat hasil yang baik. Untuk masyarakat Kampung Sidrap,” ucap Agus Haris.
Diketahui, untuk menggugat ini Pemkot alokasikan anggaran yang cukup banyak. Angkanya mencapai Rp3,7 miliar.
Lebih lanjut, alasan Pemkot Bontang menggugat tapal batas ialah untuk pemerataan pembangunan. Sebab selama 20 tahun ini mereka hidup tanpa afa infrastruktur yang memadai.
Pemkot Bontang pun tidak bisa mengalokasikan anggaran pembangunan karena status wilayah itu masuk administrasi Kabupaten Kutai Timur.
“kita mau berbuat juga bagaimana. Karena di sana secara administratif masuk Kutim,” sambungnya.
Pemkot Bontang menggandeng kuasa hukum mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. Dalam gugatan Mahkamah Agung Pemkot dinyatakan kalah.
Saat ini berlangsung sidang gugatan melalui MK. Untuk di MK, Pemkot Bontang akan menggugat UU Nomor 47/1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
