KALTIMNUSANTARA.COM- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, meminta Pemkot merevisi draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pendirian perseroan terbatas PT Bontang Migas Energi.
Alasannya karena didalam Raperda itu tidak dijelaskan secara rinci pembagian saham, terutama satu persen saham yang tidak jelas pemiliknya. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tercatat memiliki 99 persen saham.
“masa ada 1 persen tidak tercatat ini kan lucu. Tolong diperbaiki,” tanya Bakhtiar.
BW sapaan akrabnya berharap draf itu bisa direvisi cepat. Jangan sampai ada temuan akibat kelalaian tersebut.
Bahkan bisa membuat PT BME mengalami kerugian seperti banyak perusahaan lain di Bontang. Sehingga penting Raperda ini untuk disempurnakan.
Terlebih, di dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2012 dan 2019 juga tidak dilampirkan dalam Raperda. Maka, Politisi Partai NasDem ini pun meminta penjelasan apakah Raperda ini merupakan dokumen baru atau perubahan dari Perda sebelumnya.
“Semuanya harus jelas profit oriented dan landasan yuridisnya. Apalagi ini perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah,” timpalnya.
Menanggapi itu, Supervisor Layanan Umum dan Legal PT BME, Bursan, yang hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa kesalahan dalam rincian saham adalah kesalahan penulisan.
Dijelaskan bahwa, 99 persen saham PT BME dimiliki oleh Pemkot Bontang dan 1 persennya dimiliki Koperasi Praja Bontang.
“Untuk rincian sahamnya tidak kami bawa pak, nanti akan kami perbaiki kesalahan ini segera,” terangnya.
