KALTIMNUSANTARA.COM- DPRD Bontang apresiasi Pemerintah Kota yang berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang mengatakan, bahwa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, setelah menerima itu patutnya Pemkot menjalankan langkah selanjutnya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Kota Bontang.
”Prestasi itu sangat luar biasa. Bisa 10 kali berturut-turut mendapatkannya,” ucap Rustam.
Lebih lanjut, DPRD menjelaskan ada 3 rekomendasi dari LHP BPK tertanggal 29 April 2024 lalu yang perlu ditingkatkan. Diantaranya, terkait pengelolaan retribusi daerah yang belum sesuai ketentuan, berpotensi mengurangi pendapatan.
Kedua, kekurangan volume dan mutu pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, menyebabkan kelebihan pembayaran. Dan ketiga penatausahaan aset tetap belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang daerah.
“Maka itu, Pemkot Bontang diharapkan menjalankan APBD sesuai dengan fungsinya,” sambungnya.
Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase berterima kasih atas opini WTP dan berkomitmen menyelesaikan rekomendasi BPK sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut.
“Saran dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah untuk perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
