KALTIM – Besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dinilai belum sebanding dengan dukungan fiskal dan pembangunan yang diterima daerah.
Persoalan ini semakin terasa setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pengurangan, sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dinilai belum terlaksana secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mempertanyakan keseimbangan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap daerah penghasil.
Menurutnya, ketika kemampuan keuangan daerah dikurangi melalui pemangkasan transfer, pemerintah pusat semestinya mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah Kaltim.
Ia menilai daerah tidak seharusnya menanggung dampak pengurangan anggaran sekaligus menghadapi keterbatasan pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan pusat.
“Kalaupun TKD kita ada pemotongan, pastikan pemotongannya itu untuk membangun infrastruktur pemerintah pusat yang ada di Kaltim,” tegasnya, Minggu (22/11/26).
Gambaran tekanan tersebut terlihat dari total alokasi TKD untuk Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota. Pada 2025, nilainya mencapai Rp78,04 triliun. Setahun berikutnya, alokasi itu turun menjadi Rp52,83 triliun atau berkurang sekitar Rp25,21 triliun.
Persoalan tidak berhenti pada penurunan alokasi. Hingga Juni 2026, realisasi TKD yang diterima Kaltim disebut baru sekitar 30 persen. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki ruang belanja yang semakin terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Agusriansyah menggambarkan kondisi itu sebagai tekanan berlapis. Daerah harus menyesuaikan program akibat pemangkasan anggaran, menghadapi persoalan kurang salur, sekaligus mempertanyakan pelaksanaan proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Ini kita dihantam dua kali. Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang salur dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, tidak dikerjakan,” ujarnya.
Ia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Bagi Agusriansyah, keadilan bagi Kaltim sebagai daerah penghasil tidak cukup diukur dari dana bagi hasil yang dikembalikan pemerintah pusat. Realisasi penerimaan daerah dan pemenuhan pembangunan infrastruktur juga harus diperhitungkan.
“Dari sisi dana bagi hasilnya tidak adil, realisasinya juga tidak adil. Nah, tinggal kita di Kaltim bagusnya berpikir apa?” pungkasnya.(adv)


