Berjarak dari Pusat Kota, Sejumlah Wilayah Dapil VI Kaltim Masih Kekurangan Fasilitas Sekolah dan Guru

KALTIM – Jarak antarkawasan dan keterbatasan fasilitas menjadi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) VI Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan masih membutuhkan dukungan pembangunan sekolah dan penambahan tenaga pengajar agar akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut persoalan tersebut masih ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama Kecamatan Sandaran dan Sangkulirang. Kebutuhan ruang belajar dan ketersediaan guru di kawasan itu belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kalau dikatakan terpenuhi sampai saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya maupun tenaga pengajarnya,” ujar Agus, Minggu (22/11/2026).

Persoalan serupa juga perlu mendapat perhatian di Busang dan Muara Ancalong. Letak geografis yang relatif jauh dari pusat pemerintahan membuat pemenuhan kebutuhan pendidikan di kawasan tersebut memerlukan penanganan khusus. Bahkan, Kecamatan Busang berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Agus yang mewakili Dapil VI, mencakup Bontang, Kutim, dan Berau, menjelaskan bahwa upaya pemenuhan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap jenjang SMA, SMK, dan SLB, sedangkan pengelolaan SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Meski demikian, pembangunan sekolah menengah di daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten.

“Salah satu hal yang perlu disiapkan ialah ketersediaan lahan, sehingga koordinasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam membuka akses pendidikan,” jelasnya.

Sejumlah dukungan lahan dari pemerintah kabupaten telah diberikan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara, SMA Negeri 2 Sangatta Selatan, SMA Negeri 16 Berau, dan SMA Negeri 17 Berau.

Menurut Agus, kerja sama tersebut perlu terus diperkuat agar kebutuhan pendidikan di setiap daerah dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami di Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong pembahasan kebutuhan anggaran bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, terutama untuk mendukung pembangunan fasilitas sekolah dan pemenuhan tenaga pengajar di wilayah yang masih terbatas,” terangnya.(adv)

(adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Most Popular