Kutai Timur, kaltimnusantara.com — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi D, Akhmad Sulaiman, menyoroti sejumlah usulan pembangunan yang kembali belum terakomodasi dalam tahun anggaran murni. Ia menyampaikan bahwa berbagai aspirasi telah berulang kali masuk dalam daftar prioritas, namun realisasinya masih belum terlihat secara pasti.
Dalam penjelasannya, Akhmad menekankan pentingnya memahami kondisi anggaran daerah sebelum berbicara lebih jauh mengenai prioritas pembangunan. “Nah, untuk ini kami melihat bahwa kita harus eh apa? artinya eh melihat dulu anggaran kita, kan,” ujarnya. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah tetap menjadi faktor kunci yang menentukan apakah sebuah usulan dapat ditindaklanjuti atau harus kembali menunggu pada tahun berikutnya.
Akhmad mengakui bahwa sejumlah hal yang diusulkannya bersama para anggota legislatif lain tidak dapat masuk dalam anggaran murni tahun ini. Ia menyebut bahwa usulan-usulan tersebut sudah beberapa kali dibahas serta ditempatkan pada daftar prioritas, baik melalui rapat internal maupun dalam penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. “Artinya beberapa hal yang kami usulkan, tetapi harapan kami tidak masuk di tahun murni ini. Iya, anggaran tahunan. Ini sudah masuk berkali-kali di prioritas itu,” ungkapnya.
Meski begitu, ia menyampaikan adanya perkembangan positif. Pemerintah daerah disebut telah menunjukkan kesiapan untuk mengalokasikan anggaran bagi beberapa usulan tersebut. “Tapi alhamdulillah memang eh hasil dari aspirasi, kemudian dewan-dewan, ternyata memang pemerintah daerah juga sudah bersiap katanya untuk menganggarkan,” jelasnya.
Kendati demikian, Akhmad menegaskan bahwa kesiapan menganggarkan tidak serta-merta berarti realisasi akan berjalan mulus. Ia menilai bahwa implementasi program pembangunan harus tetap ditunggu sampai benar-benar masuk dalam dokumen final dan dieksekusi sesuai mekanisme yang berlaku. “Cuma saya kita tidak tahu untuk realisasinya, kan?” tambahnya.
Menurutnya, transparansi dalam proses penganggaran dan kejelasan timeline realisasi sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya menerima janji, melainkan dapat melihat hasil konkret dari usulan yang sudah berulang kali disampaikan. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian yang lebih jelas, terutama bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan.
Akhmad menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan. Ia memastikan bahwa setiap usulan yang sudah masuk ke prioritas tidak akan dibiarkan mengendap tanpa tindak lanjut. Ia mendorong komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif agar program pembangunan benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kutai Timur.(Adv)
