Kutai Timur, kaltimnusantara.com — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi D, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa berbagai kebutuhan pembangunan di Dapil 5, khususnya Kecamatan Sandaran, masih harus menunggu karena belum terakomodasi dalam anggaran murni tahun ini. Ia menyoroti dua sektor yang dinilai paling mendesak: pendidikan dan irigasi.
Akhmad menjelaskan bahwa penyusunan prioritas pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. “Nah, untuk ini kami melihat bahwa kita harus eh apa? artinya eh melihat dulu anggaran kita, kan,” ujarnya. Menurutnya, berbagai usulan yang telah diajukan dan berulang kali ditempatkan sebagai prioritas tetap tertahan karena ruang fiskal yang sempit.
Di sektor pendidikan di Kecamatan Sandaran, ia menilai kebutuhan perbaikan fasilitas masih cukup besar. Sejumlah sekolah memerlukan rehabilitasi bangunan, penambahan ruang kelas, serta peningkatan sarana pendukung pembelajaran. Usulan-usulan tersebut sudah disampaikan berulang kali melalui jalur aspirasi maupun rapat pembahasan. “Artinya beberapa hal yang kami usulkan, tetapi harapan kami tidak masuk di tahun murni ini. Ini sudah masuk berkali-kali di prioritas itu,” jelasnya.
Selain pendidikan, Akhmad menyoroti pentingnya pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat Sandaran. Ia menyampaikan bahwa beberapa titik irigasi di wilayah itu tidak berfungsi optimal, sehingga berdampak pada produktivitas petani yang masih mengandalkan pola tanam tadah hujan. Peningkatan infrastruktur irigasi, menurutnya, sangat diperlukan agar Sandaran tidak terus tertinggal dalam sektor pertanian.
Meski sejumlah usulan kembali tidak terakomodasi, Akhmad menyebut adanya perkembangan positif dari pihak eksekutif. Pemerintah daerah dilaporkan mulai mempersiapkan ruang anggaran untuk beberapa kebutuhan pendidikan dan irigasi di Sandaran dalam rencana lanjutan. “Tapi alhamdulillah memang eh hasil dari aspirasi, kemudian dewan-dewan, ternyata memang pemerintah daerah juga sudah bersiap katanya untuk menganggarkan,” ungkapnya.
Namun ia tetap berhati-hati. Menurutnya, kesiapan anggaran belum tentu menjamin realisasi program. Ia meminta agar pemerintah memberikan kepastian yang jelas, mengingat kebutuhan dasar di Sandaran sudah terlalu lama menunggu. “Cuma saya kita tidak tahu untuk realisasinya, kan?” tambahnya.
Akhmad menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses tersebut agar setiap usulan prioritas dari masyarakat Sandaran tidak berhenti sebagai catatan rapat. Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat pembangunan layanan dasar di kecamatan yang selama ini masuk kategori tertinggal itu.(Adv)
