KALTIMNUSANTARA.COM- Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani menegaskan siap untuk memprioritaskan hak-hak buruh yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Di mana, kata dia, hak buruh meliputi persoalan administrasi hingga BPJS. Tapi itu banyak yang dikebiri oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi kita fokus program perbaikan administrasi,” kata Leni.
Menurutnya, banyak buruh yang sudah selama 10 tahun di Kutim, tapi perusahaan tak menerima itu dikarenakan permasalahan admistrasi kependudukan (adminduk), sehingga para pekerja kerap dipindah tugaskan.
“Setelah saya duduk, kenapa tidak saya perjuangkan hak buruh, apalagi kerjaan saya sekarang lebih luas,” tegas Leni. Pada saat diwawancarai hari Kamis (25/7/2024).
Ia mengaku untuk menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim untuk melakukan perubahan data adminduk agar para buruh mendapatkan haknya.
Selain hak buruh, dirinya berkomitmen akan mengedepankan hak-hak perempuan yang selama ini terasa dikesampingkan.
Leni juga aktif organisasi di Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Kutim yang memperjuangkan hak-hak pekerja.
Di organisasi tersebut, Leni sudah banyak melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pekerja buruh yang ada di beberapa perusahaan di Kutim yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. (Adv)
